Ngopi Akademik
Paradoks, Pilkada Perwakilan
Alasan yang kerap diajukan relatif seragam yaitu, pilkada langsung dinilai mahal, rawan politik uang, dan membebani anggaran negara.
Menghapus pemilihan langsung demi efisiensi anggaran sama dengan menyederhanakan demokrasi menjadi proyek ekonomi, bukan proyek politik dan moral.
Kedua, biaya tinggi bukan disebabkan oleh pemilihan langsung itu sendiri, melainkan oleh tata kelola politik yang lemah, regulasi pendanaan kampanye yang longgar, serta minimnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang.
Pada saat yang sama era digitalisasi mampu menjawab tantangan yang selama ini dikhawatirkan melalui electronic voting (e_voting) belum dioptimalkan.
Dengan kata lain, problem Pilkada bukan pada model langsungnya, melainkan pada kualitas institusi dan aktor politik yang menjalankannya.
Solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki desain Pilkada, mulai dengan memperketat pembiayaan kampanye, memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pendidikan politik warga.
Mengganti mekanisme langsung dengan Pilkada via DPRD justru merupakan jalan pintas yang mengorbankan prinsip dasar demokrasi demi kenyamanan elite.
Dari sudut pandang Sosiologi Politik, Pilkada langsung juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam euforia pesta demokrasi da menjadi arena di mana warga belajar berdebat, menilai program, dan menuntut akuntabilitas pemimpin yang bermuara pada Pendidikan Politik.
Ketika hak ini dicabut, masyarakat diposisikan kembali sebagai penonton pasif, bukan aktor politik.
Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan memperdalam jarak antara negara dan warga.
Karena itu, menolak Pilkada via DPRD bukanlah sikap romantik terhadap demokrasi, melainkan posisi rasional yang berpijak pada substansi kedaulatan rakyat.
Jika demokrasi dianggap terlalu mahal, maka yang perlu dikoreksi bukan hak pilih rakyatnya, melainkan sistem politik yang gagal mengelola demokrasi secara jujur dan adil.
Berharap Pilkada tetap secara langsung sehingga tidak lagi paradoks karena di sanalah demokrasi lokal menemukan maknanya yang paling mendasar dan proses mendewasakan, semoga.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Rahmat-Muhammad-12.jpg)