TAG
DPRD
-
Anggaran Rp2,2 Miliar Disiapkan, Pembangunan Kantor Lurah Buakana Dimulai Tahun Ini
Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 miliar untuk proyek tersebut.
1 hari lalu -
PAD Makassar 2025 Tembus Rp1,9 Triliun, Target 2026 Dipatok Rp2,4 Triliun
PAD Kota Makassar 2025 menembus Rp1,9 triliun. Capaian ini membuat DPRD dan Pemkot Makassar optimistis target PAD 2026 Rp2,4 triliun tercapai.
6 hari lalu -
Dapil Tak Pernah Lepas dari Banjir, Basdir Desak RT RW Lebih Aktif
Basdir mengungkapkan, dirinya secara rutin telah menyampaikan usulan pengerukan kanal dalam setiap rapat Badan Anggaran DPRD Makassar
7 hari lalu -
2026, DPRD Makassar Maksimalkan Pengawasan Bersama SKPD
DPRD Makassar ubah sosialisasi perda jadi pengawasan langsung. Program pemerintah diharap lebih dirasakan masyarakat.
7 hari lalu -
Pilkada DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi?
Di satu sisi, wacana ini digadang sebagai jalan pintas untuk memotong biaya demokrasi dan memutus mata rantai politik uang.
Rabu, 7 Januari 2026 -
Drama DPRD Soppeng: Dugaan Penganiayaan Ketua DPRD Memanas, Pengacara Korban Sebut Ada Ancaman
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan arogansi dan kurangnya empati dari terlapor.
Selasa, 6 Januari 2026 -
Beginilah Nasib KPU, Bawaslu dan Lembaga Survei saat Pemilu di DPRD
Pilkada melalui DPRD pada dasarnya mengubah seluruh proses pemilihan menjadi arena negosiasi antar-elit politik.
Senin, 5 Januari 2026 -
Mengapa Pilkada Lewat DPRD Adalah Langkah Mundur?
Jika kita hanya menggunakan pendekatan formalistik an sich, maka rezim Orde Baru bisa saja diklaim sebagai sistem yang demokratis
Jumat, 2 Januari 2026 -
PAN, Gerindra, PKB, Golkar Sinjai Kompak Wacana Pilkada Lewat DPRD Lagi
Sejumlah partai politik (Parpol) di Sinjai setuju soal usulan kepala daerah dipilih DPRD yakni Gerindra, PAN, PKB dan Golkar
Selasa, 30 Desember 2025 -
Pilkada Lewat DPRD Langkah Mundur
Pilkada dari pemilihan langsung kembali ke sistem perwakilan melalui DPRD memicu alarm bagi demokrasi kita.
Senin, 22 Desember 2025 -
50 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi di Takalar, Daeng Manye: Karena Dukungan Masyarakat
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meresmikan Koperasi Desa Merah Putih serta Pojok Internet Desa (Poindes) di Desa Bontoloe
Sabtu, 20 Desember 2025 -
Legislator DPRD Luwu Timur Protes Tak Dilibatkan di Proyek Rp 200 Triliun
Sejumlah anggota DPRD mengaku tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan dalam proses kerja sama antara Pemkab Lutim
Sabtu, 20 Desember 2025 -
Aturan Terbaru PAW Anggota DPRD, Ketua Parpol Tak Bisa Semena-mena Pecat Kadernya
Perubahan paling prinsip dan mencolok dibanding aturan sebelumnya terdapat pada Pasal 7 PKPU tersebut.
Senin, 15 Desember 2025 -
Warga Pulau Sembilan Keluhkan Mati Lampu 3 Malam Berturut-turut, PLN: Gangguan Pembangkit
Warga Kecamatan Pulau Sembilan mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi selama tiga malam berturut-turut, sebuah kondisi
Senin, 15 Desember 2025 -
Penyebab Mantan Kepala Desa Tobalo Meninggal Bukan karena Malapraktik, Dokter: TEN atau SJS
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palopo akhirnya buka suara terkait polemik kematian mantan Kepala Desa (Kades) Tobalo, Basri Sakuta (73),
Sabtu, 6 Desember 2025 -
Prediksi Skor PSM Vs Persebaya, Wabup Maros Optimis 2-0, Ketua DPRD 3-1
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, memprediksi PSM Makassar bakal meraih kemenangan saat menjamu Persebaya di Stadion BJ Habibie
Jumat, 5 Desember 2025 -
Rapat Paripurna APBD 2026 Molor 1 Jam, Hengky Yasin Tunggu Anggota DPRD Takalar 30 Menit
Hengky menunggu anggota DPRD hadir agar rapat paripurna persetujuan APBD 2026 kourum dan dapat dimulai.
Jumat, 28 November 2025 -
Dirjen Bina Keuangan Daerah Tegaskan DPRD Bukan Lembaga Legislatif Seperti DPR RI
Dirjen Bina Keuangan Daerah tegaskan DPRD bukan legislatif seperti DPR RI dalam struktur ketatanegaraan.
Senin, 24 November 2025 -
Lima Presidium Baru MD KAHMI Takalar Hasil Musda Ke-IV, Ada Kadis dan Anggota DPRD
Dalam forum tersebut, peserta musyawarah memilih lima presidium yang akan memimpin MD KAHMI Takalar periode 2025-2030.
Minggu, 16 November 2025 -
Warga Mengadu ke DPRD karena Palopo Terancam Tanpa Kuota Haji di 2026
Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengubah dasar perhitungan kuota dari basis demografis menjadi basis
Kamis, 13 November 2025