Mantra Kemiskinan di balik Smelter Bantaeng

Alih-alih memberikan pelatihan, teknologi, atau riset untuk meningkatkan produksi lokal, potensi ini tidak dianggap sebagai bagian dari solusi.

Selain itu, dampak terhadap sumber daya vital seperti air tanah dan lahan juga dianggap bukan masalah.

Lahan dan air seolah-olah menjadi barang gratis yang bisa dieksploitasi tanpa konsekuensi. Dalam artikel dari Mongabay, aktivitas pabrik membuat air menjadi langka, lahan pertanian tercemar, udara memburuk, bahkan dua sungai ditimbun oleh perusahaan (Mongabay, 2024).

Lalu, ‘efek apa yang dihasilkan oleh representasi masalah ini?’ Menurut Bacchi, representasi semacam ini menciptakan efek subjektifikasi.

Dalam laporan riset LBH Makassar, sebagian kecil masyarakat diuntungkan, misalnya dengan menjadi tuan tanah baru atau beraliansi dengan perusahaan.

Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian lokal juga terpaksa bergantung pada perusahaan sebagai satu-satunya sumber penghidupan, sebuah ketergantungan yang sangat rapuh.

Efek lainnya adalah ketidakstabilan ekonomi karena operasional pabrik bergantung pada pasar global, serta dampak kesehatan dan lingkungan yang menjadi kenyataan pahit sehari-hari bagi warga.

Terakhir, ‘bagaimana representasi masalah ini dipertahankan?’ Narasi ini dipertahankan oleh pemerintah dan perusahaan dengan cara meminimalkan atau bahkan mengabaikan dampak negatif yang timbul.

Isu lingkungan, kecelakaan kerja, dan konflik sosial dianggap sebagai ‘harga kecil’ yang harus dibayar demi tujuan besar ‘pembangunan’ dan ‘hilirisasi’ yang sejalan dengan program pemerintah pusat (Pratama & Haedir, 2023).

Laporan riset LBH Makassar menuliskan Investasi ini juga dikawal oleh elite lokal yang memiliki jaringan kuat, baik di pemerintahan maupun di struktur perusahaan, yang semakin memperkokoh legitimasi kebijakan (Pratama & Haedir, 2023).

Kasus Bantaeng bukanlah anomali. Ia adalah cerminan dari model pembangunan nasional yang terobsesi pada industrialisasi skala besar, namun abai pada cara mendefinisikan masalah di tingkat akar rumput.

Jika ‘problematisasi’ di level kebijakan nasional tidak dibenahi, maka agenda hilirisasi di berbagai daerah lain hanya akan mereplikasi ketidakadilan yang sama.