Komisi Reformasi Polri: Antara Harapan dan Bayangan Masa Lalu

Reformasi sejati hanya akan lahir jika akar masalah ini dibuka secara jujur dan diselesaikan dengan tindakan hukum tegas.

Dan yang paling penting, keberanian politik diperlukan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi. Reformasi sejati tidak berhenti pada laporan, melainkan pada perubahan perilaku, sistem karier, dan etos pelayanan publik.

Keempat, hasil kerja dan rekomendasi komisi wajib diumumkan secara terbuka kepada publik. Tanpa transparansi, reformasi akan kehilangan legitimasi moralnya.

Sebagai dosen hukum tata negara, Penulis memandang pembentukan Komisi Reformasi Polri ini sebagai ujian serius bagi arah demokrasi hukum di Indonesia.

Komisi ini akan menjadi cermin sejauh mana negara berani menegakkan prinsip akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum yang selama ini dianggap kebal koreksi.

Jika komisi ini mampu menjaga independensi dan melakukan evaluasi mendalam terhadap akar persoalan di tubuh Polri mulai dari sistem karier, loyalitas faksional, hingga mentalitas kekuasaan maka sejarah akan mencatatnya sebagai langkah awal reformasi sejati.

Namun jika tidak, maka komisi ini hanya akan menjadi ornamen kekuasaan, sekadar panggung yang menampilkan wajah-wajah lama dengan narasi baru.

Reformasi Polri pun akan kembali menjadi dongeng yang diceritakan setiap rezim, tanpa pernah benar-benar diwujudkan.