Prof Aminuddin Ilmar: PHK di Sulsel Bisa Picu Ketidakstabilan Sosial Jika Tak Ditangani Serius

Lebih jauh, Prof Aminuddin mengungkapkan, keluhan para pengusaha di Sulsel juga memperparah situasi. 

Banyak yang mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai berbelit-belit dan mempersulit usaha.

Saat ini pemerintah telah menghadirkan pelayanan terpadu satu pintu lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Namun, menurut Prof Ilmar, praktik perizinan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan.

"Masih dapat kita lihat di dalam banyak praktik, kendalanya, hambatannya. Masih banyak orang menemukan banyak aspek perizinan yang mandek dan seterusnya," ungkapnya. 

Hal ini dianggap membuat dunia usaha tidak leluasa berkembang.

Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan deregulasi, memperbaiki pelayanan administrasi.

Terlebih membuka ruang lebih besar bagi tumbuhnya usaha. 

Kalau usaha bisa berkembang, otomatis perekonomian daerah ikut tumbuh.

Prof Aminuddin menegaskan, penyelesaian masalah PHK tidak bisa dilakukan sepihak. 

Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengurai kendala yang ada.

“Tidak bisa lagi dengan jalan sendiri-sendiri. Karena ini kan prarelisasinya itu dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah keupatan kota," pungkasnya.(*)