Tugas Berat RT di Wilayah Konflik Makassar, Hasnia: Harus Ikhlas dan Sabar

MAKASSAR, TRIBUN – Menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) di kawasan padat penduduk bukanlah tugas ringan. Terlebih jika wilayah tersebut memiliki riwayat konflik antarwarga, seperti di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Namun hal itu tak membuat Hasnia mundur.

Sejak Maret 2025, perempuan kelahiran Makassar, 20 April 1992 ini, dipercaya sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT 03/RW 03.

Ia memimpin wilayah dengan sekitar 150 kepala keluarga (KK).

Bagi Hasnia, jabatan RT bukan sekadar posisi administratif, tapi ladang pengabdian.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ia mengaku banyak belajar tentang tanggung jawab sosial di tingkat paling dasar pemerintahan.

“Selama diamanahkan, sudah ada beberapa program yang kita jalankan, seperti mendata jumlah penduduk, menagih iuran PBB, iuran sampah, sampai sosialisasi program pemerintah ke masyarakat,” kata Hasnia, Minggu (14/9/2025).

Iuran Sampah Jadi Tantangan

Meski aktif menjalankan berbagai tugas, Hasnia tak menampik bahwa menjadi Ketua RT penuh tantangan. Salah satu yang paling berat adalah penagihan iuran sampah warga.

“Tantangannya jadi RT itu masalah penagihan sampah. Sudah banyak yang tidak mau bayar. Padahal, kewajiban itu masih berlaku,” ujarnya.

“Baru ada pembayaran sampai bulan April. Kalau ada yang tidak bayar, kartunya kita kembalikan ke kantor lurah, lalu pihak kelurahan melaporkannya ke kecamatan,” lanjut Hasnia.

Bara-baraya, Wilayah Konflik

Selain urusan administratif, Hasnia juga dihadapkan pada potensi gesekan sosial.

Bara-baraya dikenal sebagai kawasan padat dengan sejarah konflik, mulai dari kekerasan antar kelompok hingga bentrok senjata tajam seperti busur dan parang.

Konflik agraria juga pernah mewarnai wilayah ini, ketika warga harus mempertahankan lahan dari klaim sepihak.