Hangus Jadi Abu, Daftar Nama Pemilik SK, Ijazah dan Kendaraan Staf Sekwan DPRD Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Selain relokasi kantor sementara, Sekretariat DPRD Kota Makassar, masih terus mendata dampak fatal kerugian insiden pembakaran gedung parlemen kota Jumat (29/8/2025) malam lalu.

Kantor DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani nomor 50, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini.

Informasi himpunan Tribun-Timur.com, per Senin (15/9/2025) pagi, sekretaris dewan sudah mendata 36 nama pimpinan dan staf sekretariat DPRD.

Mereka terdata 12 orang kehilangan kendaraan roda dua dan roda empat, dan 24 dokumen pentingnya hangus jadi abu.

Ada 33 mobil dan satu motor hangus, inventaris dinas.

Data ini belum termasuk 56 mobil inventaris sekwan DPRD, mobil dinas SKPD serta 20-an mobil pribadi anggota DPRD dan warga yang sudah didata Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, pekan lalu.

Tribun dan jurnalis baru mendapatkan data statis ini, setelah 2 pekan, sebab mereka baru berbenah sebelum relokasi kantor sekretariat sementara di eks Gedung Perumnas di Tamalate, Rappocini.

Jenis dokumen penting itu, antara lain; surat keputusan (SK) pengangkatan ASN, akta kelahiran, ijazah SD, SMP, SMA dan sarjana, dan dokumen jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS).

"Data masih on progress. Semoga minggu ini lengkap," kata Kabag Humas Sekwan DPRD Kota Makassar M Syahril (42), kepada Tribun, di Makassar.

Pendataan Ke-36 nama staf terpapar musibah itu, kata Syahril, guna memudahkan pengurusan penggantian dokumen dan kepentingan pengurusan asuransi, sekaligus antisipasi penyalahgunaan data dari oknum.

"Nanti sekwan akan keluarkan surat pengantar, untuk dipakai mengurus ke BKD (badan kepegawaian) polisi, diknas, dukcapil, kantor BPJS, dan instansi terkait lain seperti bank dan asuransi," ujarnya.

Sekretaris DPRD Kota Rahmat Mappatoba berharap para stakeholder ini memudahkan pengurusan penggantian.

Banyaknya dokumen pribadi itu ikut terbakar karena, sepekan sebelum insiden, ada program digitalisasi dan validasi arsip kepegawaian.

"Jadi para staf itu bawah dokumennya sebelum dan sesudah discan tapi belum dibawa pulang ke rumah," ujar Syahril

Program digitalisasi arsip kepegawaian ini program badan kepegawaian daerah (BKD) untuk disinkronisasi dengan bank data Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.