Sulsel Peringkat 6 PHK Terbanyak Nasional, KSPSI Soroti Pemda Tak Inisiasi Satgas PHK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis daftar provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak pada Agustus 2025.

Sulawesi Selatan (Sulsel) kini menempati peringkat ke-6 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak di Agustus.

Tercatat 38 tenaga kerja terkena PHK, atau 4,58 persen dari total nasional yang mencapai 830 orang.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas melihat PHK terjadi imbas tidak stabilnya perekonomian.

"Kalau lihat dampak daya beli masyarakat turun," ujar Basri Abbas kepada Tribun-Timur.com, pada Minggu (14/9/2025).

Daya beli masyarakat menurun membuat sektor perekonomian juga sulit bertumbuh.

Sementara itu ditingkat perusahaan juga diikat dengan pajak.

Rantai ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat stagnan.

Basri Abbas menilai dibutuhkan kebijakan baru terkait perpajakan. Baik itu terhadap pekerja maupun perusahaan.

"Kalau tidak ada semacam subsidi, phk tidak berhenti. Daya beli turun, ekspor impor dipengaruhi," katanya.

Basri Abbas menilai ditengah gelombang PHK, pemerintah daerah belum juga turun tangan.

Langkah pemda dinilai pasif dalam mengantisipasi PHK.

Basri Abbas mencontohkan terkait program Satuan Tugas (Satgas) PHK dibentuk pemerintah pusat.

Namun keaktifan Satgas tersebut dipertanyakan pihak pekerja.

"Tidak ada sinkronisasi program satgas PHK, kesejahteraan buruh, belum ada follow up, tidak pernah ada rapat pimpinan serikat, pengusaha. Tidak ada di daerah. Tidak ada evaluasi melibatkan buruh dan pengusaha agar ada rumusan, mencegah ini," jelas Basri Abbas.