Prof Aminuddin Ilmar: PHK di Sulsel Bisa Picu Ketidakstabilan Sosial Jika Tak Ditangani Serius

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini berada di posisi keenam dalam daftar provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Posisi ini menunjukkan, Sulsel menjadi salah satu daerah dengan angka PHK cukup tinggi. 

Data tersebut tercatat dalam laporan nasional pada Agustus 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, terdapat 38 tenaga kerja di Sulsel yang kehilangan pekerjaan.

Angka ini setara 4,58 persen dari total nasional sebanyak 830 orang.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Aminuddin Ilmar, memberikan peringatan serius kepada pemerintah.

Ia mengingatkan agar fenomena ini tidak dipandang remeh. 

Menurutnya, lonjakan PHK yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Sulsel, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Hal itu jika tidak segera diantisipasi dengan langkah strategis.

“Saya kira ini butuh kebijakan yang bukan biasa-biasa saja. Apalagi banyak perusahaan kita berimbas karena ekspor tidak berjalan dengan baik. Kalau dibiarkan, bukan hanya berdampak pada pengangguran, tapi juga bisa memicu stigma sosial, demonstrasi, dan ketidakstabilan di masyarakat,” ujar Prof Aminuddin Ilmar, Minggu (14/9/2025).

Prof Aminuddin menilai, kondisi ini semakin memperlebar jurang antara angka pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja. 

Padahal, janji pemerintah sebelumnya adalah menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satunya dengan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan.

Namun, kenyataannya, justru banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Hal ini, kata dia, akan membebani pemerintah karena anggaran bantuan sosial akan semakin membengkak.