Prof Aminuddin Ilmar: PHK di Sulsel Bisa Picu Ketidakstabilan Sosial Jika Tak Ditangani Serius

“Kalau PHK membesar, tentu bantuan-bantuan sosial pemerintah akan semakin banyak dan tergerus," kata dia.

Padahal menurutnya, itu sebenarnya tidak produktif. 

Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan strategis yang bisa menjaga agar perusahaan tidak melakukan PHK.

"Sehingga produksi tetap berjalan, dan di saat bersamaan bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru,” jelasnya.

Prof Aminuddin juga mengungkit soal kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Di mana, menteri pengganti Sri Mulyani itu menyalurkan dana Rp200 triliun ke perbankan.

Hal itu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Agata Nusantara (BPI Danantara). 

Menurut Prof Aminuddin, kebijakan itu belum tentu efektif.

Utamanya jika mendongkrak perekonomian dan mengurangi angka PHK.

“Kita berharap kebijakan menggelontorkan dana itu bisa membuat orang membuka usaha dan merekrut tenaga kerja. Tapi kalau realisasinya tidak demikian, maka posisinya tetap sama, PHK tetap terjadi, dan pengangguran makin tinggi,” katanya.

Secara khusus, Prof Aminuddin meminta pemerintah daerah di Sulsel, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk lebih kreatif dalam mencari terobosan. 

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang terkena PHK tetap memiliki sumber pendapatan baru.

Kendati demikian, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer dari pusat, karena kerap tergerus keterbatasan fiskal.

“Pemerintah daerah harus memikirkan pekerjaan apa yang bisa dibuka bagi masyarakat yang ter-PHK," ungkapnya.

"Kalau tidak, angka pengangguran akan makin tinggi, dan potensi keresahan sosial semakin besar. Itu harus jadi prioritas gubernur, bupati, dan wali kota,” lanjutnya.