Irjen Rusdi Hartono Gass Poll, Sudah 23 Ditangkap Kasus Pembakaran DPRD Makassar

Tiga lainnya terlibat pembakaran di Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Dua gedung wakil rakyat tingkat kota dan provinsi itu dibakar dalam demo rusuh pada Jumat-Sabtu (29–30 Agustus 2025).

Selain kerusakan material, pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar juga menewaskan tiga orang.

Korban adalah Staf Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar Muh Akbar Basri (26), Staf Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar Sarinawati (25), dan Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar (46).

Penyidik menerapkan empat pasal berbeda terhadap para pelaku, yakni pengrusakan, pembakaran, pencurian, dan penjarahan.

“Pasal 170 (pengrusakan) ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan, Pasal 363 (pencurian pemberatan) 7 tahun,” terang Didik.

“Pasal 362 (pencurian biasa) 5 tahun dan Pasal 187 (pembakaran) ancaman hukuman 12, 15, seumur hidup, atau 20 tahun,” lanjutnya.

Prabowo Pembakaran Gedung Niatnya Bikin Rusuh

Prabowo menilai aksi pembakaran gedung DPRD di Kota Makassar adalah tindakan makar.

Menurutnya pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat.

"Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat," kata Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
 
Prabowo juga menyinggung kebakaran gedung DPRD Makassar yang menyebabkan 4 orang aparatur sipil negara (ASN) menjadi korban.

Menurut dia, kejadian itu semakin menegaskan bahwa aksi itu bukanlah penyampaian pendapat karena korban yang jatuh  bukanlah orang-orang yang berpolitik.

"Dan ingat, di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik (menjadi) korban, gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi setiap aksi unjuk rasa sebagai bentuk penjaminan hak untuk menyampaikan pendapat selama unjuk rasa digelar secara damai dan sesuai aturan.

Namun, ia mengaku mendapatkan laporan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berniat berbuat rusuh dengan membawa petasan.