Kenapa Musda Golkar Sulsel ‘Molor’? Ketum Bahlil Tak Mau Gegabah

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR,COM — Kenapa Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulsel molor?

“Pak Ketum (Bahlil Lahadalia) tak mau gegabah. Sulsel itu 1 dari 4 lumbung utama Golkar, selain Jabar, Sumut dan Riau,” ujar fungsionaris DPP Golkar Abdul Razak Said (47), menjawab pertanyaan Tribun, Kamis (30/10/2025).

Peryataan Razak  ini, mengutip arahan formil dan informil Ketum DPP Bahlil Lahadalia (49) dan Ketua Bappilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi, Muhiddin M Said (75), di sejumlah kesempatan.

“Kami tahu soal Golkar Sulsel ini Pak Ketum sangat serius. Prestasi, track record calon ketua, pengurus, dan program pemenangan 2029 di Sulsel harus betul-betul kongkret,” ujar Acha, sapaan Razak Said.

Kenapa?

Dominasi Golkar (362.182 suara atau 15,2 persen) di parlemen Sulsel, hasil pemilu legislatif Februari 2024 lalu, direbut Partai Nasdem (434.325 suara atau 18,22 persen).

“Pak ketum ingin, di Botolempangan (kantor DPD Golkar Sulsel) itu lebih banyak DD pelat merah satu digit yang parkir kalau rapat DPD, seperti 20 tahun lalu.,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini kader Golkar jadi kepla daerah hanya Makassar (Munafri Arifuddin),  Barru (Andi Ina Kartika), dan Bantaeng (Fathul Fauzi Nurdin). 

Ketua DPRD ada Barru, Selayar, Soppeng, Parapare, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Luwu Utara.

Meski, jelasnya, hasil pilkada dengan pemilu legislatif tak bisa disamakan. 

“Kalau pemilu legislatif itu mesin partai. Penempatan caleg dan kuasi kekuasaan lokal. Kalau pilkada, ketokohan dan koalisi mesin-mesin partai lain, jadi tidak murni partai.”

Diakui, jumlah legislator Golkar Sulsel di parlemen nasional juga tergerus dalam 25 tahun terakhir.

“Pemilu 1999 kita 12 kursi. Pemilu 2004 naik jadi 14 (kursi), lalu turun jadi 8 (Pemilu 2009), lalu 2014 cuma dapat lima, 2019 cuma lima dan terakhir 2024 turun lagi jadi empat justru saat jatah kursi Sulsel di perlemen sudah 24,” ujar aktivis PB HMI ini.

Sejatinya, jelas Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Golkar ini, masih ada diskusi legal soal periodisasi resmi kepengurusan Taufan Pawe di Sulsel.

“Masa jabatan Pak Taufan (Pawe) sesuai amanat musda Jakarta, itu berakhir Agustus 2025. Tapi di SK akhir pengangkatannya sebagai Ketua DPD (Golkar) Sulsel, berakhir 19 November 2025.”