Andi Januar: Utang DBH Pemprov Sulsel Ancam Pelayanan Dasar dan Ekonomi Daerah

Kemudian, mengembangkan potensi aset daerah lewat kemitraan cerdas.

Lalu, menyasar sektor-sektor baru seperti pariwisata, ekonomi biru, dan energi terbarukan.

Di saat fiskal makin sempit, kata Andi Januar, lobi ke pemerintah pusat untuk transfer fiskal yang lebih besar dan berkualitas menjadi krusial. 

Sehingga, Pemprov Sulsel didorong harus aktif merebut seperti Dana Insentif Fiskal (DIF) berbasis kinerja.

Kemudian, Dana Ketahanan Pangan dan Program Nasional dan Dana transfer non-reguler melalui proposal berbasis outcome.

"Namun ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kapasitas perencanaan, jejaring nasional, dan kepemimpinan yang mampu bicara strategis di level pusat," ungkap Andi Januar. 

Ia menyebutkan, kondisi ini menuntut lebih dari sekadar manajer keuangan. 

Sehingga dibutuhkan terobosan fiskal yang berani, kreatif, dan visioner. 

"Keadaan yang tidak hanya bisa memangkas belanja, tetapi mampu meningkatkan pendapatan dan menjamin keadilan fiskal antardaerah," bebernya. 

"Efisiensi tanpa strategi pendapatan adalah ilusi keseimbangan. Karena belanja yang efisien hanya bermakna jika dilakukan dalam sistem yang adil dan berdaya guna," tambahnya. 

Belanja Pemprov Sulsel

Andi Januar mengutarakan, setiap rupiah belanja Pemprov Sulsel, sejatinya tidak boleh berhenti sebagai angka serapan, melainkan harus terdistribusi manfaatnya ke masyarakat secara nyata. 

Salah satu tolok ukur penting yang kerap diabaikan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Yakni seberapa banyak tambahan output ekonomi (PDRB) yang bisa dihasilkan dari setiap unit belanja modal atau investasi pemerintah.

Dalam kondisi saat ini, belanja melalui pemerintah kabupaten/kota atau melalui dana bagi hasil dan hibah/bantuan keuangan.