Utang Pemprov Sulsel
Tamsil Linrung Temui Sekda Sulsel, Tanyakan Utang DBH Pajak dan Dana Transfer Daerah
Diketahui, utang DBH Pemprov Sulsel ke Kabupaten/Kota masih ada enam bulan lagi yang belum dibayarkan.
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, temui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (26/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Tamsil Linrung mengkonfirmasi sejumlah isu, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan dana transfer ke daerah yang belum dibayarkan.
Diketahui, utang DBH Pemprov Sulsel ke Kabupaten/Kota masih ada enam bulan lagi yang belum dibayarkan.
“Kami datang ingin mengkonfirmasi beberapa hal, termasuk soal DBH pajak yang banyak dikeluhkan di daerah dan sampai ke kami di kantor DPD,” kata Tamsil Linrung usai pertemuan.
Ia mengaku, jika persoalan DBH tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga DPD RI.
Untuk itu, ia telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan terkait solusi jangka panjang.
“Saya juga sudah bicara dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga akan membangun suatu sistem agar tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran,” ujarnya.
Baca juga: 60 Hari Batas Akhir Pemprov Sulsel Tindaklanjuti Temuan BPK: Dari Utang DBH hingga Pencairan BPJS
Tamsil juga menyinggung soal efisiensi dalam mekanisme dana transfer ke daerah.
Ia mmengungkap, jika efisiensi bukan berarti pemotongan total, melainkan penyesuaian yang mengharuskan adanya proposal baru sesuai dengan prioritas nasional.
“Efisiensi itu bukan berarti dana sama sekali tidak bisa digunakan," ungkapnya.
"Itu tetap memungkinkan untuk digunakan, tetapi harus melalui proposal baru yang memenuhi kriteria program strategis presiden,” tambah dia.
Program strategis yang dimaksud, kata Tamsil Linrung, meliputi ketahanan pangan, energi, pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja.
Tak hanya itu, peningkatan pendapatan asli daerah serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen juga masuk dalam program strategis.
“Selama semua itu bisa dicakup, maka itu memungkinkan. Dan tadi Pak Sekda sudah menjelaskan semua, jadi ini aman,” jelasnya.(*)
Andi Januar: Utang DBH Pemprov Sulsel Ancam Pelayanan Dasar dan Ekonomi Daerah |
![]() |
---|
Rincian Utang DBH Pemprov Sulsel Sebesar Rp796 Miliar, Makassar dan Luwu Timur Terbanyak |
![]() |
---|
Pemprov Sulsel Didesak Lengkapi Data Utang 2024 Sebelum Paripurna Bersama DPRD |
![]() |
---|
Utang PEN Pemprov Sulsel Rp396 Miliar, Target Lunas 2028 |
![]() |
---|
Tamsil Linrung Temui Sekprov, Singgung Utang Dana Bagi Hasil |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.