Preman Anak Penguasa

Oleh: Fahrul Dason

Ketua Umum BEM FAI 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekitar tanggal 14 Januari 2025 Masyarakat media dihebohkan dengan pertempuran, atau tawuran antar ormas di Blora: Antara Pemuda Pancasila vs Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib).

Belum jelas apa yang memicu konflik ini, tetapi situasi di lapangan menunjukkan eskalasi emosi yang berujung pada kekerasan fisik, penghancuran properti, dan tindakan brutal lainnya.

Gerakan yang mengatasnamakan sebagai organisasi masyarakat (ormas) dengan menggunakan seragam loreng-loreng layaknya seperti militer ini sangat sering kita jumpai di Indonesia, beragam rupa dan warnanya.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang.

Ormas berloreng tidak muncul begitu saja. Mereka semua memiliki sejarah yang lekat dengan dinamika kekuasaan.

Awalnya bermula sejak 1965, ketika Soeharto mengorganisir preman sebagai bagian dari kelompok represi untuk menekan Soekarno dan menciptakan ketakutan di masyarakat.

Dalam buku berjudul “Musim Menjagal” yang ditulis oleh Geoffrey B. Robinson dijelaskan kalau gerakan premanisme ini digunakan untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno.

Sehingga membuat rezim Orde Baru muncul dan berkuasa.

Dari situlah, preman mendapat peran sangat penting dalam politik Orde Baru dan mulai terorganisir, dan mendapat seragam, bahkan diberi fasilitas-fasilitas dan selalu ada dalam gerak negara seperti hubungan simbiosis mutualisme antara negara dan organisasi preman.

Memang preman begitu lekat dengan pemerintahan Orde Baru waktu itu, namun setelah keruntuhan rezim Soeharto tahun 1998.

Sayangnya budaya premanisme tidak ikut lenyap, bahkan makin banyak dan sangat beragam seperti yang hari ini kita lihat.

Preman sebagai Alat Pembasmi Massal

Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, dalam satu tahun, dengan bantuan negara barat, lebih dari satu juta orang “Komunis” dibantai, bahkan cendikiawan sekalipun yang dianggap pernah bercengkrama dengan komunis juga dihabisi.