Pemilu Bermartabat, Mungkinkah?

Jamuan makan Presiden kepada calon presiden Prabowo Subianto telah memicu interpretasi akan keberpihakan Presiden.

Oleh karenanya, hal itu kiranya tidak diinterpretasi sebagai sinyal dari presiden akan perlunya aparatur negara untuk memberikan dukungan serta. Meskipun, motifnya bisa saja bermaksud demikian.

Betapa tidak, karena jamuan makan yang disertai dialog pace to Pace itu, sarat nuansa antar persona yang bermuatan politik dalam konteks pemilu.

Akan berbeda halnya jika jamuan makan itu dilakukan kepada ketiga kontestan calon presiden, kesannya akan lebih bernuansa jamuan antara bapak bangsa kepada ketiga anak bangsa terbaik, dimana salah satunya kelak yang akan meneruskan kepemimpinannya di masa depan, sebagaimana dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya.

Membandingkan kedua jamuan makan itu, publik pun menginterpretasikan bahwa jamuan makan pertama adalah sekadar pencitraan ke publik bahwa Presiden Jokowi akan netral.

Namun, jamuan makan yang terakhir, sudah mengesankan suatu keberpihakan.

Berbagai masalah yang membelenggu dan menyandera penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tak lepas dari keinginan tokoh atau kelompok dalam masyarakat untuk hanya memenangi pemilu.

Prinsip dan tekad yang berorientasi pokoknya harus, bahkan, terasa tak peduli dengan kondisi bangsa, terutama terkait persatuan Indonesia dan pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi (Tajuk Kompas, 30/12/2023).

Egoisme politik secara prakmatisme tersebut, potensial memicu kerusuhan politik yang akhirnya mengancam stabilitas nasional yang selama ini sedemikian kuat telah diupayakan untuk dirawat

. Kerentanan destabilitas politik akibat praktik pemilu yang tidak bermartabat, tidak boleh dipandang sebelah mata karena bisa serta memicu destabilitas di sektor lainnya.

Tentu, kepedulian seperti itu, hanya terjadi pada komponen anak bangsa yang terpanggil dan peduli akan kemaslahatan negaranya, karena prihatin pada situasi tersebut. Wallahu a’ lam Bishawwabe.(*)