DPRD Bone Pertanyakan SOP RSUD Tenriawaru Usai Bayi 4 Bulan Meninggal Gegara Surat Rujukan

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) soroti Standar Operasional Prosedur (SOP) RSUD Tenriawaru.

Itu setelah adanya kasus bayi empat bulan bernama Alisa meninggal dunia di RSUD Tenriawaru akibat telat mendapat perawatan dokter.

Bayi empat bulan itu telat mendapat perawatan karena petugas rumah sakit lebih mengutamakan urusan administrasi rujukan dari Puskesmas Watampone.

Padahal, kondisi Alisa sudah masuk kategori darurat saat itu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone Andi Akhiruddin menekankan menekankan pada pelayanan kesehatan RSUD Tenriawaru.

Di mana seharusnya petugas kesehatan harus memprioritaskan pasien ketimbang administrasi.

“Ini SOP rumah sakit harus dipertanyakan. Harusnya ketika pasien gawat darurat tidak dibenarkan menanyakan lagi rujukan dari pasien,” kata Andi Akhiruddin ke Tribun Timur, Rabu (12/4/2023).

Apalagi, saat ini Kabupaten Bone sudah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC). 

Kehadiran sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat Bone.

“Kita sudah UHC, cukup dengan KTP saja untuk berobat. Kenapa mesti lebih mementingkan rujukan dari penanganan pasien yang kritis,” ucapnya.

Ia meminta seluruh pelayanan kesehatan sudah seharusnya berbenah diri dengan sistem UHC.

Terlebih Sumber daya manusia (SDM) juga sudah harus mumpuni.

Yaitu dengan menempatkan orang yang betul-betul memahami sistem.

“Pak Bupati sudah tegaskan tidak perlu ribet kalau warga Bone mau berobat. Kalau begini sama halnya mempersulit saja masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Terhalang Urusan Administrasi, Bayi 4 Bulan Meninggal Dunia di RSUD Tenriawaru Bone

Baca juga: Propam Polda Sulsel Turun Tangan Kasus Tahanan Narkoba Bebas Usai Bayar Rp10 Juta di Polres Bone

“Jika hal ini benar pasien dimintaki surat rujukan, kami akan memanggil RSUD Tenriawaru. Apa kewenangan dari sekuriti untuk meminta rujukan, apa di sana kekurangan petugas?” sambungnya.