Tak Perlu Lagi ke Kantor! CPNS Palopo Luncurkan Inovasi Digitalisasi Mutasi Siswa

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Memasuki masa Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, seluruh peserta diminta menerapkan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN di unit kerja masing-masing. 

Dalam tahap aktualisasi ini, para CPNS dituntut menghadirkan inovasi yang mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerjanya.

Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Kota Palopo, Triseni Rera Anderini, menghadirkan inovasi berupa digitalisasi permohonan surat validasi mutasi siswa.

Inovasi itu dihadirkan untuk menjawab persoalan masyarakat yang selama ini harus datang langsung ke Dinas Pendidikan hanya untuk mengurus surat mutasi. 

Proses manual tersebut kerap memakan waktu lama dan menimbulkan biaya tambahan bagi orang tua siswa.

“Saya memilih inovasi ini karena saya melihat banyak masyarakat kesulitan karena harus datang ke Dinas Pendidikan untuk mengurus surat tersebut. Terlebih, kadang pejabat yang bertugas sering kali melakukan perjalanan dinas, yang tentu menghambat proses pengurusan surat dan membuat masyarakat harus menunggu lama,” kata Triseni, Senin (3/11/2025).

Baca juga: Viral Aksi Balap Liar di Palopo, Inimi Mengganggu Kalau Malam, Padahal Ada Sirkuit

Triseni menilai, sistem manual selama ini sangat memakan waktu karena orang tua siswa harus mengurus di beberapa tempat, termasuk ke kantor Dinas Pendidikan. 

Padahal, jumlah mutasi siswa di Kota Palopo tergolong tinggi.

“Sangat banyak mutasi siswa, hampir setiap hari ada. Bahkan jelang kenaikan kelas, per bulan bisa mencapai 100 siswa yang mutasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, inovasi itu menjadi upaya menghindari potensi praktik tidak etis dalam pelayanan publik. 

“Biasanya masyarakat yang dibantu merasa tidak enak dan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Itu yang saya hindari. Dengan sistem digital, prosesnya menjadi lebih transparan dan profesional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Triseni menyampaikan program digitalisasi surat mutasi siswa ini akan mulai diimplementasikan pada 2026, setelah proses penyediaan tanda tangan elektronik (TTE) rampung. 

Namun, pihaknya telah mulai melakukan uji coba sistem pada tahun 2025 sebagai tahap awal penerapan inovasi tersebut.

Langkah inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai ASN dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Hal itu mendapat sambutan positif dari masyarakat.