Dianggap Tak Independen, Andi Tenri Walinonong Lapor Semua Anggota BK DPRD Bone

TRIBUN-TIMUR.COM- Kondisi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone semakin memanas. 

Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong melaporkan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone ke pimpinan DPRD.

Tenri menilai, laporan 10 Oktober soal mosi tidak percaya cacat prosedur.

Sebab, semua anggota BK ikut bertanda tangan. 

Adapun pihak diadukan dalam laporan tersebut adalah seluruh pimpinan dan anggota BK, yakni Bahtiar Malla (Ketua BK), Andi Unru (Wakil Ketua BK),  A. Muhammad Ridwan (Anggota BK),  Andi Adhar (Anggota BK),  Andi Nurjaya (Anggota BK), 

“Ini bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip imparsialitas dan independensi lembaga etik,” ujar Andi Tenri saat dikonfirmasi Tribun-timur.com, Rabu (29/10/2025). 

Baca juga: Profil Bahtiar Malla Ketua Badan Kehormatan DPRD Bone Dilaporkan Andi Tenri Walinonong, Kader PDIP

Dalam laporan itu, Ketua DPRD menilai para teradu telah melanggar asas hukum universal 'Nemo Judex in Causa Sua' yakni tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.

“Para teradu bertindak sebagai pelapor sekaligus pemeriksa dalam kasus yang sama, sehingga prosesnya cacat etik dan hukum,”ujarnya.

Selain itu, tindakan tersebut juga dinilai melanggar asas objektivitas dan keadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Bone Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kode Etik.

Berikut empat Tuntutan Ketua DPRD Andi Tenri Walinong meminta Pimpinan DPRD Bone:

1. Menetapkan seluruh pimpinan dan anggota BK sebagai Teradu, dan mencabut kewenangan mereka dalam memproses Laporan 10 Oktober serta laporan terbaru tersebut.

2. Mengambil alih seluruh kewenangan BK, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Kode Etik DPRD Bone.

3. Membentuk mekanisme pemeriksaan independen yang dinilai adil dan tidak berpihak.

4. Menyatakan Laporan 10 Oktober cacat formal dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

BK Siap Proses Laporan Mosi Tidak Percaya

Bahtiar mengatakan BK siap memproses laporan itu jika dalam tujuh hari pimpinan DPRD tidak mengambil tindakan atas surat aduan.