OPINI - Belajar Komunikasi Politik dari Prof Amir

Terutama sikap kelompok veteran pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Angkatan 45, cenderung tidak menerimanya.

Baca: Polemik Bendungan Paselloreng, Warga Tagih Biaya Ganti Rugi

Bagaimana tidak pelik? Mereka, Angkatan 45 itu bisa disebut “pemegang rincik” Sulawesi Selatan, pemilik Golkar sekaligus penguasa DPRD Provinsi kala itu. Untuk mendapat dukungan mereka, Prof. Amir telah mencoba berbagai cara menjalin komunikasi, tapi tetap saja menemui kebuntuan. Apakah Prof. Amir menyerah? Tidak.

Prof. Amir pun mengubah metode komunikasi politiknya.

Moch. Hasymi Ibrahim, pegiat jurnalistik di era 1980-an, adalah seorang yang tekun mengikuti perjalanan Prof Amir. Ia menceritakan bagaimana beliau keluar dari situasi tersebut.

“Kesulitan membangun komunikasi dengan orang tuanya, Prof. Amir lantas menggunakan anak-anaknya. Syamsul Alam Bulu, Syahrul Yasin Limpo, Azikin Solthan, dan lainnya, adalah anak-anak tokoh veteran pejuang yang memiliki potensi. Mereka direkrut Prof. Amir ke dalam gerbong kepemimpinannya. Anak-anak muda inilah yang kemudian melunakkan sikap para tokoh Angkatan 45, yang tak lain adalah orang tua biologis dan ideologis mereka sendiri,” cerita Hasymi.

Namun, kendati begitu, ternyata masih tetap saja ada perasaan “dipecundangi”. Aliem Bachri, Ketua DPD I Golkar sekaligus Ketua DPRD Sulsel kala itu, sampai mengadu kepada Sarwono Kusumaatmaja, Sekjen DPP Golkar pada periode yang sama.

“Pak Sekjen, tolong beri tahu kawan bapak yang Gubernur itu. Meskipun kami ini veteran bodoh tidak ada sekolah, tapi janganlah kami dibodoh-bodohi,” kata Aliem Bachri seperti yang diceritakan Sarwono kepada Hasymi.

Baca: Besok, DKPP Periksa KPU Bantaeng dan Luwu

Baca: 180 Hektar Lahan Tahura Bulukumba Diserahkan ke Masyarakat

Harus diakui kalau Prof Amir seorang komunikator politik andal. Bayangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik selama menjabat rektor maupun gubernur, sungguh tidak kecil.

Namun semuanya berhasil dilalui dengan sukses. Misalnya, ide pemindahan Kampus Unhas dari Baraya ke Tamalanrea, saat menjadi Rektor Unhas.

Begitu pula dengan ide pemindahan Kantor Gubernur Sulsel dari Balai Kota (saat ini) ke pemakaman Tionghoa di Panaikang, bukan hal kecil.

Mulanya, praktis semua orang menentang. Bukan apa. Siapa memang yang mau berkampus di belukar yang sunyi dan berkantor di atas tanah pekuburan yang menyeramkan?

Tetapi beliau mampu meyakinkan semua penentangnya. Alhasil, ide pemindahan kampus Unhas dan kantor gubernur itu, kini menjadi dua buah karya monumental Prof. Amir yang telah dinikmati Masyarakat Sulawesi Selatan.

Saya lantas berpikir latah membandingkan Prof. Amir dengan Gubernur Prov. Jazirah Selatan yang bermasalah dengan DPRD.

Mungkin benar kata teman yang bawa mobil di sampingku, bahwa sekiranya komunikasi politik sang gubernur itu andal, maka pelaksanaan Hak Angket sebenarnya tidak perlu terjadi. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Rabu (28/08/2019)