OPINI - Belajar Komunikasi Politik dari Prof Amir

Oleh:
Yarifai Mappeaty
Warga Sulsel - Alumni Unhas

Berkunjung di Kota Makarras Provinsi Jazirah Selatan di Negeri Amnesia, suatu ketika, saya menemukan situasi yang agak lucu. Berempat di atas mobil, kami berkeliling kota mencari makan siang.

Saat melintas di depan Kantor DPRD Provinsi Jazirah Selatan, perjalanan kami terhenti oleh bentrok dua kelompok massa.

Melihat atribut massa yang hendak merangsek masuk ke halaman kantor DPRD, dapat dipastikan sebagai kelompok yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Independen Badko Jazirah Selatan Barat (HMI Badko Jaselbar).

Sedangkan kelompok yang menghadang di pintu masuk, adalah massa pendukung Gubernur yang berkuasa.

“Oh, maaf bos, saya lupa kalau hari ini sedang berlangsung rapat pimpinan dewan untuk membahas laporan Pansus Angket terkait dugaan pelanggaran Gubernur,” kata teman yang pegang stir di sampingku. Ia minta maaf karena merasa bersalah membawa kami terjebak dalam kemacetan.

“Gubernur tampaknya gerah dengan sikap HMI yang mendukung penuh penggunaan Hak Angket. Untuk menghadapi HMI, ia juga menurunkan massa, ” timpal teman dari kursi belakang. “Tetapi lucu.

Kelompok yang menghadang itu, saya kenal beberapa alumni HMI. Ah, ini mah, HMI menghadang HMI,” sambungnya terkekeh. Benar lucu. Sesama HMI saling berhadapan.

Sementara teman lain dari belakang menimpali. “Jelas bentroklah kalau massa dihadapi dengan massa,” katanya sinis, mungkin karena pengaruh lapar.

Baca: Polman Susul Mamuju ke Semifinal GSI 2019, Mamasa Pulang

Setelah lama menyimak, teman sopir kembali bersuara. “Sebenarnya, seorang pemimpin yang mengatasi masalah politik dengan cara membenturkan massa, sangat tak elegan. Itu menunjukkan kalau komunikasi politiknya sangat buruk. Setidaknya, para penasehat politiknya tidak handal,” celotehnya seperti memberi kuliah. Ia rupanya sudah pulih dari rasa bersalahnya.

Rasa lapar makin mendera. Saya pun mencoba menimpali agar diskusi lebih hidup.

Dengan cara itu, rasa lapar mungkin bisa ditipu untuk sementara waktu sembari menunggu lolos dari jebakan kemacetan.

“Dalam hal komunikasi politik, di negeriku, Republik Indonesia, pernah ada seorang Gubernur, patut dicontoh,” timpalku. Saya kemudian menceritakan sosok Prof. Ahmad Amiruddin yang pernah saya dengar dari berbagai sumber.

Prof. Ahmad Amiruddin, adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dua periode (1983 – 1988 dan 1988 – 1993). Prof. Amir, begitu beliau dipanggil, adalah orang sipil pertama yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan di tengah dominasi tentara dan Golkar. Beliau diangkat Gubernur menggantikan Andi Oddang.

Pada periode pertamanya, Prof. Amir menghadapi masalah politik yang cukup pelik.