OPINI - Belajar Komunikasi Politik dari Prof Amir

Oleh:
Yarifai Mappeaty
Warga Sulsel - Alumni Unhas

Berkunjung di Kota Makarras Provinsi Jazirah Selatan di Negeri Amnesia, suatu ketika, saya menemukan situasi yang agak lucu. Berempat di atas mobil, kami berkeliling kota mencari makan siang.

Saat melintas di depan Kantor DPRD Provinsi Jazirah Selatan, perjalanan kami terhenti oleh bentrok dua kelompok massa.

Melihat atribut massa yang hendak merangsek masuk ke halaman kantor DPRD, dapat dipastikan sebagai kelompok yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Independen Badko Jazirah Selatan Barat (HMI Badko Jaselbar).

Sedangkan kelompok yang menghadang di pintu masuk, adalah massa pendukung Gubernur yang berkuasa.

“Oh, maaf bos, saya lupa kalau hari ini sedang berlangsung rapat pimpinan dewan untuk membahas laporan Pansus Angket terkait dugaan pelanggaran Gubernur,” kata teman yang pegang stir di sampingku. Ia minta maaf karena merasa bersalah membawa kami terjebak dalam kemacetan.

“Gubernur tampaknya gerah dengan sikap HMI yang mendukung penuh penggunaan Hak Angket. Untuk menghadapi HMI, ia juga menurunkan massa, ” timpal teman dari kursi belakang. “Tetapi lucu.

Kelompok yang menghadang itu, saya kenal beberapa alumni HMI. Ah, ini mah, HMI menghadang HMI,” sambungnya terkekeh. Benar lucu. Sesama HMI saling berhadapan.

Sementara teman lain dari belakang menimpali. “Jelas bentroklah kalau massa dihadapi dengan massa,” katanya sinis, mungkin karena pengaruh lapar.

Baca: Polman Susul Mamuju ke Semifinal GSI 2019, Mamasa Pulang

Setelah lama menyimak, teman sopir kembali bersuara. “Sebenarnya, seorang pemimpin yang mengatasi masalah politik dengan cara membenturkan massa, sangat tak elegan. Itu menunjukkan kalau komunikasi politiknya sangat buruk. Setidaknya, para penasehat politiknya tidak handal,” celotehnya seperti memberi kuliah. Ia rupanya sudah pulih dari rasa bersalahnya.

Rasa lapar makin mendera. Saya pun mencoba menimpali agar diskusi lebih hidup.

Dengan cara itu, rasa lapar mungkin bisa ditipu untuk sementara waktu sembari menunggu lolos dari jebakan kemacetan.

“Dalam hal komunikasi politik, di negeriku, Republik Indonesia, pernah ada seorang Gubernur, patut dicontoh,” timpalku. Saya kemudian menceritakan sosok Prof. Ahmad Amiruddin yang pernah saya dengar dari berbagai sumber.

Prof. Ahmad Amiruddin, adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dua periode (1983 – 1988 dan 1988 – 1993). Prof. Amir, begitu beliau dipanggil, adalah orang sipil pertama yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan di tengah dominasi tentara dan Golkar. Beliau diangkat Gubernur menggantikan Andi Oddang.

Pada periode pertamanya, Prof. Amir menghadapi masalah politik yang cukup pelik.

Terutama sikap kelompok veteran pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Angkatan 45, cenderung tidak menerimanya.

Baca: Polemik Bendungan Paselloreng, Warga Tagih Biaya Ganti Rugi

Bagaimana tidak pelik? Mereka, Angkatan 45 itu bisa disebut “pemegang rincik” Sulawesi Selatan, pemilik Golkar sekaligus penguasa DPRD Provinsi kala itu. Untuk mendapat dukungan mereka, Prof. Amir telah mencoba berbagai cara menjalin komunikasi, tapi tetap saja menemui kebuntuan. Apakah Prof. Amir menyerah? Tidak.

Prof. Amir pun mengubah metode komunikasi politiknya.

Moch. Hasymi Ibrahim, pegiat jurnalistik di era 1980-an, adalah seorang yang tekun mengikuti perjalanan Prof Amir. Ia menceritakan bagaimana beliau keluar dari situasi tersebut.

“Kesulitan membangun komunikasi dengan orang tuanya, Prof. Amir lantas menggunakan anak-anaknya. Syamsul Alam Bulu, Syahrul Yasin Limpo, Azikin Solthan, dan lainnya, adalah anak-anak tokoh veteran pejuang yang memiliki potensi. Mereka direkrut Prof. Amir ke dalam gerbong kepemimpinannya. Anak-anak muda inilah yang kemudian melunakkan sikap para tokoh Angkatan 45, yang tak lain adalah orang tua biologis dan ideologis mereka sendiri,” cerita Hasymi.

Namun, kendati begitu, ternyata masih tetap saja ada perasaan “dipecundangi”. Aliem Bachri, Ketua DPD I Golkar sekaligus Ketua DPRD Sulsel kala itu, sampai mengadu kepada Sarwono Kusumaatmaja, Sekjen DPP Golkar pada periode yang sama.

“Pak Sekjen, tolong beri tahu kawan bapak yang Gubernur itu. Meskipun kami ini veteran bodoh tidak ada sekolah, tapi janganlah kami dibodoh-bodohi,” kata Aliem Bachri seperti yang diceritakan Sarwono kepada Hasymi.

Baca: Besok, DKPP Periksa KPU Bantaeng dan Luwu

Baca: 180 Hektar Lahan Tahura Bulukumba Diserahkan ke Masyarakat

Harus diakui kalau Prof Amir seorang komunikator politik andal. Bayangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik selama menjabat rektor maupun gubernur, sungguh tidak kecil.

Namun semuanya berhasil dilalui dengan sukses. Misalnya, ide pemindahan Kampus Unhas dari Baraya ke Tamalanrea, saat menjadi Rektor Unhas.

Begitu pula dengan ide pemindahan Kantor Gubernur Sulsel dari Balai Kota (saat ini) ke pemakaman Tionghoa di Panaikang, bukan hal kecil.

Mulanya, praktis semua orang menentang. Bukan apa. Siapa memang yang mau berkampus di belukar yang sunyi dan berkantor di atas tanah pekuburan yang menyeramkan?

Tetapi beliau mampu meyakinkan semua penentangnya. Alhasil, ide pemindahan kampus Unhas dan kantor gubernur itu, kini menjadi dua buah karya monumental Prof. Amir yang telah dinikmati Masyarakat Sulawesi Selatan.

Saya lantas berpikir latah membandingkan Prof. Amir dengan Gubernur Prov. Jazirah Selatan yang bermasalah dengan DPRD.

Mungkin benar kata teman yang bawa mobil di sampingku, bahwa sekiranya komunikasi politik sang gubernur itu andal, maka pelaksanaan Hak Angket sebenarnya tidak perlu terjadi. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Rabu (28/08/2019)