Opini
Politik Keseharian, Heidegger, dan Mahasiswa Kita
Bagi sebagian pihak, slogan itu dianggap berlebihan. Indonesia tak sedang mengalami gagal bayar utang negara.
Di balik tuntutan yang mereka suarakan terdapat kegelisahan yang lebih mendalam mengenai masa depan republik.
Kegelisahan tentang kesempatan kerja yang semakin kompetitif, biaya hidup yang terus meningkat, kualitas demokrasi yang dipersepsikan mengalami kemunduran, serta kekhawatiran bahwa suara warga semakin sulit memengaruhi arah kebijakan negara.
Kecemasan tersebut mendorong mahasiswa untuk keluar dari posisi sebagai pengamat dan mengambil peran sebagai subjek politik yang aktif.
Manusia, menurut Heidegger, pada hakikatnya adalah makhluk yang peduli (sorge) terhadap dunia tempat ia hidup.
Kepedulian inilah yang membuat seseorang tidak dapat bersikap netral ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut masa depan bersama.
Ketika mahasiswa memilih turun ke jalan, mereka sedang mengekspresikan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial yang mereka anggap memerlukan koreksi.
Menariknya, Heidegger membedakan dua bentuk kepedulian terhadap sesama manusia.
Pertama adalah “einspringende Fürsorge”, yakni kepedulian yang mengambil alih urusan orang lain sehingga membuat mereka bergantung dan kehilangan kemandirian.
Kedua adalah “vorausspringende Fürsorge”, yaitu kepedulian yang membantu orang lain menemukan kembali kemampuan mereka untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab.
Aksi mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian yang berusaha membuka kesadaran publik, bukan menggantikan suara masyarakat yang mereka bela.
Mereka tak hadir untuk mengambil alih peran rakyat, melainkan untuk mengingatkan bahwa nasib demokrasi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada segelintir elite politik dan birokrasi negara.
Pada titik inilah demonstrasi memperoleh makna yang melampaui tuntutan praktis yang dibawanya.
Ia menjadi upaya untuk menghidupkan kembali kesadaran kewargaan yang sering tertidur oleh rutinitas politik sehari-hari.
Sebagaimana dikemukakan Fred Dallmayr dalam Explorations in Political Theory yang diterbitkan pada tahun 1998, otentisitas politik hanya mungkin lahir ketika warga negara berani mengganggu kenyamanan yang menutupi kebenaran.
Dalam pengertian itulah, demonstrasi mahasiswa tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa protes. Ia merupakan momen ketika kecemasan berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran berubah menjadi tindakan untuk merawat masa depan kehidupan bersama.
Dari Jalanan ke Ruang Publik
Dalam “Everyday Politics Reconnecting Citizens and Public Life” (2004), Boyte mengkritik cara pandang yang menganggap politik hanya milik elit.
Menurutnya, demokrasi yang sehat bergantung pada keterlibatan warga negara dalam kehidupan publik sehari hari. Politik bukan hanya soal pemilu, partai, atau perebutan jabatan.
Politik adalah pekerjaan bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi komunitas.
Gagasan ini memberikan perspektif yang sangat penting terhadap demonstrasi mahasiswa. Aksi turun ke jalan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam ruang publik.
Nilai sesungguhnya terletak pada kemampuan aksi tersebut untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam kehidupan demokratis.
Saya melihat bahwa kekuatan terbesar mahasiswa tak terletak pada kemampuan mereka menggugat sebuah kebijakan.
Kekuatan terbesar mereka justru terletak pada kemampuannya mengingatkan publik bahwa demokrasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada elite politik.
Demokrasi memerlukan warga yang aktif, kritis, dan peduli terhadap urusan bersama. Warga negara bukan penonton pembangunan. Mereka adalah pelaku pembangunan.
Ketika mahasiswa berbicara tentang harga pangan, mereka sedang berbicara tentang kehidupan keluarga Indonesia. Ketika mereka berbicara tentang pemborosan anggaran, mereka sedang berbicara tentang kualitas pelayanan publik.
Ketika mereka berbicara tentang ruang sipil, mereka sedang berbicara tentang masa depan demokrasi.
Namun Boyte juga mengingatkan bahwa kritik harus diikuti oleh tanggung jawab. Ia menuntut kemampuan membangun alternatif, menciptakan kolaborasi, dan menghasilkan solusi yang dapat dikerjakan bersama.
Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa bukan hanya menjaga keberanian moralnya, tetapi juga mengembangkan kapasitas intelektual dan organisatoris yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik.
Pemerintah sebaiknya memaknai momen-momen protes dan demonstrasi sebagai peluang untuk melakukan refleksi.
Dalam banyak kasus, kritik justru berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin luput dari perhatian birokrasi.
Pemerintah perlu menyadari bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui statistik makro.
Pengalaman hidup masyarakat memiliki nilai politik yang sama pentingnya. Ketika sebagian warga merasa tidak memperoleh manfaat dari pembangunan, maka pemerintah perlu mendengar sebelum ketidakpuasan itu berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
Karena itu, respons yang paling bijaksana bukanlah memperluas jarak antara negara dan masyarakat.
Yang dibutuhkan adalah memperkuat dialog, meningkatkan transparansi, mengevaluasi program yang bermasalah, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara.
Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa tahun 2026 mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang selesai.
Demokrasi adalah proses yang terus diperjuangkan melalui percakapan, perdebatan, dan keterlibatan warga negara.
Dalam pengertian itulah suara mahasiswa di jalanan memiliki arti yang jauh melampaui tuntutan politik yang mereka bawa. Mereka mengingatkan bahwa republik ini tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Republik ini juga membutuhkan warga yang peduli, pemerintah yang mau mendengar, dan ruang publik yang tetap terbuka bagi perbedaan pandangan.
Mungkin mahasiswa tidak selalu benar. Mungkin sebagian tuntutan mereka lahir dari pembacaan yang belum sepenuhnya utuh terhadap kompleksitas persoalan nasional.
Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi jarang mengalami kemunduran karena terlalu banyak kritik. Demokrasi justru berada dalam bahaya ketika kritik kehilangan tempat untuk didengar.
Dan selama masih ada generasi muda yang bersedia mempertanyakan arah perjalanan bangsanya, selalu ada alasan untuk percaya bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki masa depan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-04-01-Asratillah.jpg)