Paradoks Kekayaan Alam Luwu Raya

Oleh: Baharuddin Solongi

TRIBUN-TIMUR.COM - Suatu sore di tepian Danau Towuti, seorang nelayan tua memandang air yang tenang sambil menunjuk ke arah perbukitan di kejauhan.

Di balik bukit-bukit itu tersimpan nikel yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kapal-kapal besar datang dan pergi. Truk-truk pengangkut hasil tambang melintas setiap hari. Aktivitas ekonomi tampak begitu hidup.

Namun, ketika ditanya apakah kehidupan masyarakat di sekitarnya ikut berubah secara signifikan, ia hanya tersenyum.

“Alam kita memang kaya,” katanya pelan, “tetapi tidak semua orang ikut merasakan kekayaannya.”

Kalimat sederhana itu sesungguhnya menggambarkan realitas yang sedang dihadapi Luwu Raya hari ini.

Wilayah yang terdiri atas Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kawasan paling kaya sumber daya alam di Indonesia Timur.

Nikel Sorowako dikenal hingga pasar dunia. Hutan yang luas membentang dari pegunungan hingga pesisir.

Kakao, sawit, perikanan, energi, dan berbagai komoditas lainnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Secara teori, daerah yang memiliki kekayaan alam sebesar itu seharusnya mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.

Jalan-jalan desa semestinya mulus, sekolah-sekolah berkualitas tersedia hingga pelosok, layanan kesehatan mudah diakses, dan kesempatan kerja terbuka luas bagi generasi muda.

Namun kenyataan tidak selalu berjalan demikian.

Di berbagai sudut Luwu Raya masih ditemukan desa yang membutuhkan infrastruktur lebih baik, anak-anak muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya, serta masyarakat yang merasa belum menjadi bagian utama dari kemakmuran yang dihasilkan tanah mereka sendiri.

Di sinilah paradoks itu muncul.

Semakin banyak kekayaan yang dihasilkan, semakin kuat pula pertanyaan yang muncul dari masyarakat: mengapa kesejahteraan belum sepenuhnya hadir secara merata?