Politik Keseharian, Heidegger, dan Mahasiswa Kita

Oleh: Asratillah

TRIBUN-TIMUR.COM - Kemarin siang hingga larut malam, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, serta berbagai organisasi masyarakat sipil memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta.

Mereka datang membawa sebuah slogan yang terdengar provokatif sekaligus mengganggu kenyamanan banyak kalangan, "Menuju Indonesia Bangkrut".

Bagi sebagian pihak, slogan itu dianggap berlebihan. Indonesia tak sedang mengalami gagal bayar utang negara.

Perekonomian nasional juga belum menunjukkan tanda-tanda kolaps sebagaimana yang pernah dialami sejumlah negara dalam sejarah modern.

Namun slogan politik tak selalu dimaksudkan sebagai deskripsi harfiah atas realitas. Ia sering hadir sebagai alarm yang berusaha membangunkan kesadaran publik yang mulai tertidur oleh rutinitas.

Dalam banyak kesempatan, pemerintah menunjukkan berbagai indikator ekonomi yang relatif positif. Produk Domestik Bruto Indonesia masih tumbuh di kisaran lima persen per tahun.

Inflasi umum berada dalam rentang yang masih terkendali jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto juga masih jauh di bawah batas yang lazim dianggap berbahaya oleh lembaga keuangan internasional.

Dari sudut pandang makroekonomi, Indonesia memang belum berada di tepi jurang.

Namun kehidupan masyarakat tidak pernah sepenuhnya tercermin dalam angka-angka agregat. Di balik statistik yang tampak meyakinkan, terdapat pengalaman sehari hari yang jauh lebih kompleks.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi yang meningkat, ketidakpastian lapangan kerja, dan tekanan ekonomi rumah tangga menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh jutaan warga.

BPS menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran terbesar rumah tangga Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan pangan.

Ketika harga beras, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, dampaknya terasa lebih nyata dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang diumumkan dalam konferensi pers resmi.

Di sinilah letak sumber kegelisahan yang mendorong mahasiswa turun ke jalan. Mereka tak hanya mempersoalkan angka angka ekonomi.

Mereka sedang mempertanyakan arah pembangunan itu sendiri. Lima tuntutan yang mereka suarakan mencerminkan kritik terhadap prioritas kebijakan negara.

Mulai dari persoalan pemborosan anggaran, kenaikan harga kebutuhan pokok, evaluasi program strategis pemerintah, hingga kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang sipil.

Semua tuntutan tersebut sesungguhnya berangkat dari pertanyaan yang sama. Untuk siapa negara bekerja dan kepada siapa hasil pembangunan didedikasikan.

Pertanyaan semacam itu tak pernah sederhana. Ia menyentuh inti dari hubungan antara negara dan warga negara.

Dalam demokrasi modern, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi. Legitimasi juga ditentukan oleh kemampuan negara menghadirkan rasa keadilan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika sebagian warga mulai merasa tertinggal dari narasi kemajuan yang terus dipromosikan, maka ruang bagi kegelisahan politik akan terbuka semakin lebar.

Saya melihat bahwa demonstrasi mahasiswa tahun ini tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Di balik tuntutan yang mereka bawa terdapat kegelisahan yang lebih mendalam mengenai masa depan.

Kegelisahan tentang apakah generasi muda akan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Kegelisahan tentang apakah pembangunan yang berlangsung hari ini benar benar sedang membangun masa depan atau justru mewariskan beban baru bagi generasi yang akan datang.
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa sering muncul sebagai kelompok yang mengartikulasikan kegelisahan semacam itu.

Mereka bukan selalu kelompok yang paling menderita secara ekonomi. Akan tetapi mereka sering menjadi kelompok pertama yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas sosial.

Karena itu, kehadiran mereka di jalanan tidak dapat direduksi menjadi peristiwa demonstrasi biasa. Ia adalah gejala yang menandakan adanya keresahan yang lebih luas dalam tubuh masyarakat.

Kecemasan yang Menjadi Kesadaran

Untuk memahami kedalaman makna dari aksi mahasiswa tersebut, kita perlu melampaui pembacaan politik yang hanya bertumpu pada statistik ekonomi, kalkulasi elektoral, atau pertarungan kepentingan antar elite.

Di balik tuntutan yang disuarakan di jalanan, terdapat dimensi yang lebih mendasar, yakni dimensi eksistensial mengenai bagaimana manusia memaknai keberadaannya di tengah dunia yang sedang berubah.

Pada titik ini, pemikiran Martin Heidegger dalam Being and Time yang diterbitkan pada tahun 1927 menawarkan perspektif yang menarik.

Heidegger menggunakan istilah “Dasein” untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu telah berada di dunia bersama orang lain.

Manusia bukan individu yang berdiri di luar realitas sosial dan mengamatinya dari kejauhan. Ia hidup di tengah sejarah, bahasa, tradisi, dan berbagai relasi yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia.

Namun dalam kesehariannya, manusia sering kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan makna dari dunia yang ia huni.

Ia larut dalam apa yang oleh Heidegger disebut sebagai “Das Man”, yaitu dunia anonim tempat seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak sebagaimana kebanyakan orang bertindak.

Dalam kehidupan demokrasi kontemporer, “Das Man” menemukan bentuknya yang semakin canggih.

Ia hadir melalui banjir informasi media sosial, slogan politik yang terus diulang, narasi pembangunan yang diterima tanpa pertanyaan, serta keyakinan bahwa persoalan publik dapat diserahkan sepenuhnya kepada para pengelola negara.

Warga negara perlahan berubah menjadi penonton. Politik direduksi menjadi konsumsi informasi. Di tengah situasi seperti itu, ruang untuk mempertanyakan arah perjalanan bangsa menjadi semakin sempit.

Tatkala mahasiswa turun ke jalan dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai upaya keluar dari kenyamanan “Das Man”. Mereka menolak menerima begitu saja berbagai narasi yang telah mapan.

Mereka memilih mengambil jarak dari arus opini dominan dan mempertanyakan kembali apakah pembangunan yang berlangsung benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pengertian ini, demonstrasi bukan semata tindakan politik, melainkan juga tindakan eksistensial.

Heidegger memberikan perhatian khusus pada apa yang ia sebut sebagai Angst atau kecemasan.

Berbeda dengan rasa takut yang selalu memiliki objek tertentu, kecemasan muncul ketika manusia berhadapan dengan ketidakpastian yang lebih mendasar mengenai keberadaannya sendiri.

Kecemasan membuat manusia tersentak dari rutinitas dan memaksanya meninjau kembali jalan hidup yang sedang ditempuh. Dalam konteks sosial dan politik, kecemasan sering kali menjadi titik awal lahirnya kesadaran kritis.

Saya melihat demonstrasi mahasiswa tahun 2026 sebagai ekspresi dari kecemasan kolektif semacam itu.

Ia bukan hanya reaksi terhadap kenaikan harga pangan atau kritik terhadap program pemerintah tertentu.

Di balik tuntutan yang mereka suarakan terdapat kegelisahan yang lebih mendalam mengenai masa depan republik.

Kegelisahan tentang kesempatan kerja yang semakin kompetitif, biaya hidup yang terus meningkat, kualitas demokrasi yang dipersepsikan mengalami kemunduran, serta kekhawatiran bahwa suara warga semakin sulit memengaruhi arah kebijakan negara.

Kecemasan tersebut mendorong mahasiswa untuk keluar dari posisi sebagai pengamat dan mengambil peran sebagai subjek politik yang aktif.

Manusia, menurut Heidegger, pada hakikatnya adalah makhluk yang peduli (sorge) terhadap dunia tempat ia hidup.

Kepedulian inilah yang membuat seseorang tidak dapat bersikap netral ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut masa depan bersama.

Ketika mahasiswa memilih turun ke jalan, mereka sedang mengekspresikan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial yang mereka anggap memerlukan koreksi.

Menariknya, Heidegger membedakan dua bentuk kepedulian terhadap sesama manusia.

Pertama adalah “einspringende Fürsorge”, yakni kepedulian yang mengambil alih urusan orang lain sehingga membuat mereka bergantung dan kehilangan kemandirian.

Kedua adalah “vorausspringende Fürsorge”, yaitu kepedulian yang membantu orang lain menemukan kembali kemampuan mereka untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab.

Aksi mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian yang berusaha membuka kesadaran publik, bukan menggantikan suara masyarakat yang mereka bela.

Mereka tak hadir untuk mengambil alih peran rakyat, melainkan untuk mengingatkan bahwa nasib demokrasi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada segelintir elite politik dan birokrasi negara.

Pada titik inilah demonstrasi memperoleh makna yang melampaui tuntutan praktis yang dibawanya.

Ia menjadi upaya untuk menghidupkan kembali kesadaran kewargaan yang sering tertidur oleh rutinitas politik sehari-hari.

Sebagaimana dikemukakan Fred Dallmayr dalam Explorations in Political Theory yang diterbitkan pada tahun 1998, otentisitas politik hanya mungkin lahir ketika warga negara berani mengganggu kenyamanan yang menutupi kebenaran.

Dalam pengertian itulah, demonstrasi mahasiswa tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa protes. Ia merupakan momen ketika kecemasan berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran berubah menjadi tindakan untuk merawat masa depan kehidupan bersama.

Dari Jalanan ke Ruang Publik

Dalam “Everyday Politics Reconnecting Citizens and Public Life” (2004), Boyte mengkritik cara pandang yang menganggap politik hanya milik elit.

Menurutnya, demokrasi yang sehat bergantung pada keterlibatan warga negara dalam kehidupan publik sehari hari. Politik bukan hanya soal pemilu, partai, atau perebutan jabatan.

Politik adalah pekerjaan bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi komunitas.

Gagasan ini memberikan perspektif yang sangat penting terhadap demonstrasi mahasiswa. Aksi turun ke jalan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam ruang publik.

Nilai sesungguhnya terletak pada kemampuan aksi tersebut untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam kehidupan demokratis.

Saya melihat bahwa kekuatan terbesar mahasiswa tak terletak pada kemampuan mereka menggugat sebuah kebijakan.

Kekuatan terbesar mereka justru terletak pada kemampuannya mengingatkan publik bahwa demokrasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada elite politik.

Demokrasi memerlukan warga yang aktif, kritis, dan peduli terhadap urusan bersama. Warga negara bukan penonton pembangunan. Mereka adalah pelaku pembangunan.

Ketika mahasiswa berbicara tentang harga pangan, mereka sedang berbicara tentang kehidupan keluarga Indonesia. Ketika mereka berbicara tentang pemborosan anggaran, mereka sedang berbicara tentang kualitas pelayanan publik.

Ketika mereka berbicara tentang ruang sipil, mereka sedang berbicara tentang masa depan demokrasi.

Namun Boyte juga mengingatkan bahwa kritik harus diikuti oleh tanggung jawab. Ia menuntut kemampuan membangun alternatif, menciptakan kolaborasi, dan menghasilkan solusi yang dapat dikerjakan bersama.

Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa bukan hanya menjaga keberanian moralnya, tetapi juga mengembangkan kapasitas intelektual dan organisatoris yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik.

Pemerintah sebaiknya memaknai momen-momen protes dan demonstrasi sebagai peluang untuk melakukan refleksi.

Dalam banyak kasus, kritik justru berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin luput dari perhatian birokrasi.

Pemerintah perlu menyadari bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui statistik makro.

Pengalaman hidup masyarakat memiliki nilai politik yang sama pentingnya. Ketika sebagian warga merasa tidak memperoleh manfaat dari pembangunan, maka pemerintah perlu mendengar sebelum ketidakpuasan itu berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.

Karena itu, respons yang paling bijaksana bukanlah memperluas jarak antara negara dan masyarakat.

Yang dibutuhkan adalah memperkuat dialog, meningkatkan transparansi, mengevaluasi program yang bermasalah, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara. 

Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa tahun 2026 mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang selesai.

Demokrasi adalah proses yang terus diperjuangkan melalui percakapan, perdebatan, dan keterlibatan warga negara. 

Dalam pengertian itulah suara mahasiswa di jalanan memiliki arti yang jauh melampaui tuntutan politik yang mereka bawa. Mereka mengingatkan bahwa republik ini tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi.

Republik ini juga membutuhkan warga yang peduli, pemerintah yang mau mendengar, dan ruang publik yang tetap terbuka bagi perbedaan pandangan.

Mungkin mahasiswa tidak selalu benar. Mungkin sebagian tuntutan mereka lahir dari pembacaan yang belum sepenuhnya utuh terhadap kompleksitas persoalan nasional.

Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi jarang mengalami kemunduran karena terlalu banyak kritik. Demokrasi justru berada dalam bahaya ketika kritik kehilangan tempat untuk didengar.

Dan selama masih ada generasi muda yang bersedia mempertanyakan arah perjalanan bangsanya, selalu ada alasan untuk percaya bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki masa depan.