Paskibraka, Prasangka, dan Janji Bhinneka Tunggal Ika

Oleh: Muh. Ikbal
Dosen JBSI FBS UNM

TRIBUN-TIMUR.COM - Merah Putih tidak pernah bertanya siapa yang mengibarkannya.

Ia tidak bertanya dari suku mana seorang anak berasal, apa agamanya, bagaimana bentuk wajahnya, atau dari garis keturunan apa keluarganya.

Di hadapan bendera, yang utama adalah cinta tanah air, disiplin, integritas, dan kesediaan mengabdi.

Karena itu, polemik pergantian atau tidak terpilihnya calon Paskibraka asal Sulawesi Selatan yang kini viral tidak boleh dibaca semata-mata sebagai soal teknis seleksi.

Ia harus dibaca sebagai alarm sosial tentang kepercayaan publik, transparansi, dan semakin rapuhnya rasa kebinekaan kita.

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaeni Lesmana, tiba-tiba tidak masuk dalam daftar akhir calon Paskibraka tingkat nasional meski sebelumnya berada pada posisi tiga besar dalam proses seleksi.

Banyak pihak kemudian mempertanyakan mekanisme penilaian, bahkan muncul dugaan diskriminasi etnis.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah membantah adanya penggantian sepihak dan menegaskan bahwa penentuan utusan nasional menjadi kewenangan panitia seleksi pusat, dengan proses yang disebut berlangsung objektif dan tidak mempertimbangkan latar belakang suku maupun ras peserta.

Di titik ini, kita memang tidak boleh terburu-buru menjatuhkan vonis.

Tuduhan diskriminasi harus dibuktikan, bukan hanya dibesarkan oleh emosi media sosial.

Namun, negara juga tidak boleh berlindung di balik kalimat administratif.

Ketika publik mempertanyakan keadilan sebuah seleksi, apalagi seleksi yang membawa nama Pancasila dan Merah Putih, jawaban terbaik bukan sekadar bantahan, melainkan keterbukaan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga menekankan pentingnya seleksi yang transparan dan objektif, termasuk menjaga mental peserta yang telah menjalani proses panjang.

Paskibraka bukan sekadar barisan anak muda yang berjalan tegap di lapangan upacara.