Paradoks Demokrasi Liberal: Ketika Pilihan Individu Terbentur Tembok Kultural dan 'Ewuh Pakewuh'

Oleh: Risal Suaib

Anggota Bawaslu Kota Makassar dan Alumni Ilmu Politik Fisip Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - ​Setiap kali pesta demokrasi digelar, kita kerap disuguhkan narasi bahwa pemilu adalah panggung bagi kedaulatan individu.

Pemilih dibayangkan sebagai sosok rasional, mandiri, dan "egois" dalam artian positif (selfish), yakni; mereka menimbang program kerja, menghitung untung-rugi kebijakan bagi diri mereka, lalu mengambil keputusan secara otonom di balik bilik suara.

Ini adalah fondasi utama pemilu dalam tradisi liberal—sebuah cetak biru yang kita adopsi mentah-mentah dari Barat setelah keruntuhan rezim otoriter.

​Namun, mengimpor sistem politik jauh lebih mudah daripada mengimpor kesadaran budaya yang menopangnya.

Di negara demokrasi baru seperti Indonesia, konsep "pemilih otonom" ini sering kali menjadi mitos belaka.

Faktanya, struktur sosial dan kultur masyarakat kita yang kolektif-komunal justru menjadi penghalang besar bagi lahirnya kesadaran politik individu yang murni.

​Belenggu Patronase: Pilihan yang Dititipkan

​Asumsi bahwa tindakan politik adalah hasil putusan independen langsung runtuh begitu kita melihat bagaimana struktur patronase politik bekerja di akar rumput. Masyarakat kita tidak hidup dalam ruang hampa sebagai individu atomik.

Mereka hidup dalam jaringan sosial yang hierarkis, di mana tokoh adat, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lokal memegang kendali atas modal sosial dan ekonomi.

​Dalam konteks ini, pilihan politik jarang sekali lahir dari perenungan pribadi atas visi-misi kandidat.

Sering kali, pilihan tersebut adalah bentuk kepatuhan atau balas budi terhadap sang "patron."

Ketika seorang tokoh lokal mengarahkan dukungan ke kandidat tertentu, warga cenderung mengikutinya karena ada rasa keterikatan, utang budi, atau ketergantungan ekonomi.

Di sini, hak suara individu mengalami subordinasi; ia melebur ke dalam kepentingan kolektif yang dikendalikan segelintir elit lokal.