Paskibraka, Prasangka, dan Janji Bhinneka Tunggal Ika

Paskibraka adalah etalase kecil dari Indonesia yang besar.

Di sana, negara seharusnya memperlihatkan wajah terbaiknya — disiplin tanpa diskriminasi, prestasi tanpa pilih kasih, nasionalisme tanpa prasangka.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 menegaskan bahwa Program Paskibraka dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahkan ditempatkan dalam kerangka NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.

Bila seleksi Paskibraka memunculkan kecurigaan publik tentang diskriminasi, yang terluka bukan hanya satu peserta.

Yang terluka adalah imajinasi kita tentang Indonesia.

Sebab, bagaimana mungkin anak-anak muda diajari mencintai Pancasila, tetapi proses yang mereka alami dianggap tidak cukup mencerminkan keadilan?

Bagaimana mungkin mereka diminta mengibarkan Merah Putih, tetapi sebagian masyarakat merasa ada warga negara yang masih harus membuktikan “keindonesiaannya” hanya karena identitasnya berbeda?

Hilangnya kebinekaan tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan besar.

Kadang ia hadir secara halus — dalam komentar yang mempertanyakan asal-usul seseorang, dalam bisik-bisik tentang “siapa yang lebih pantas mewakili daerah”, dalam prasangka bahwa wajah tertentu lebih Indonesia daripada wajah lainnya.

Padahal Indonesia tidak dibangun dari satu warna. Indonesia lahir dari keberanian untuk mengakui banyak warna sebagai satu rumah bersama.

Di sinilah letak persoalan paling serius.

Jika benar proses seleksi sudah objektif, maka bukalah indikator penilaiannya secara proporsional.

Jelaskan komponen yang dinilai.

Akademik, fisik, kepribadian, wawasan kebangsaan, rekam disiplin, kesehatan, dan komponen lain yang menjadi dasar keputusan.

Publik tidak selalu menuntut semua peserta yang populer harus lolos.