Paskibraka, Prasangka, dan Janji Bhinneka Tunggal Ika

Publik hanya ingin diyakinkan bahwa tidak ada ruang gelap dalam proses yang membawa simbol negara.

Sebaliknya, jika ada kekeliruan prosedural, subjektivitas berlebihan, atau perlakuan yang tidak setara, maka koreksi harus dilakukan dengan berani.

Mengakui kesalahan bukanlah mempermalukan negara.

Justru menutup-nutupi ketidakadilan jauh lebih memalukan, karena negara akan tampak kuat secara simbol, tetapi rapuh secara moral.

Kebinekaan tidak cukup dirayakan di spanduk, pidato, dan upacara.

Kebinekaan harus hadir dalam sistem seleksi, dalam cara panitia mengambil keputusan, dalam bahasa pejabat saat memberi klarifikasi, dan dalam keberanian institusi membuka ruang koreksi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan yang dibaca saat pelajaran PPKn.

Ia adalah janji bahwa setiap anak Indonesia, siapa pun latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk berdiri di depan Merah Putih.

Polemik Paskibraka Sulsel ini seharusnya menjadi momentum evaluasi.

Bukan untuk saling menyerang, bukan untuk memperuncing sentimen etnis, dan bukan pula untuk menghukum peserta lain yang juga mungkin telah berjuang keras.

Yang perlu didorong adalah audit proses, klarifikasi terbuka, dan perlindungan psikologis bagi semua peserta.

Jangan sampai anak-anak muda yang semestinya belajar mencintai Indonesia justru pulang membawa luka dari cara Indonesia memperlakukan mereka.

Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang lolos menjadi Paskibraka nasional.

Pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah proses itu sudah membuat semua anak merasa diakui sebagai bagian dari Indonesia?

Jika Merah Putih hanya boleh dikibarkan oleh mereka yang dianggap mewakili wajah mayoritas, maka kita sedang kehilangan makna kebinekaan.