Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Kebangkitan Nasional dan Paradoks Demokrasi 

 Kita merayakan momen ketika kesadaran berbangsa pertama kali dinyalakan secara modern dan terorganisir pada 1908.

Tayang:
Editor: Sudirman
Tribun-timur.com/ist
OPINI - Rusdianto Sudirman Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare  

Padahal, esensi kebangkitan nasional adalah lepasnya dari belenggu  masa lalu dan mentalitas terjajah yang selalu bergantung pada figur "bapak" penyelamat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang merdeka secara nalar dan berani secara politik, bukan sekumpulan massa yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi alarm bahwa kita belum benar-benar bangkit dari krisis paradigma. Kebangkitan yang sejati dalam konteks kekinian adalah kemampuan kita membangun infrastruktur demokrasi yang inklusif. 

Infrastruktur itu bukan hanya gedung KPU atau Bawaslu, melainkan pikiran kritis kolektif, literasi digital yang mumpuni, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. 

Kita perlu mendorong demokrasi permusyawaratan yang melembaga di tingkat komunitas, memperkuat otonomi kampus sebagai mercusuar intelektual, dan memastikan ruang bagi masyarakat sipil untuk bernapas tanpa intimidasi.

Kita mesti jujur, jalan ke depan tidak akan mudah. Polarisasi sosial masih menjadi sesuatu yang dapat dilakukan secara massiv setiap kali menjelang pemilu atau pilkada.

Perkembangan dan  pergeseran cara merebut kekuasaan terus berkembang, dan regulasi kita selalu tertatih-tatih di belakang. 

Namun, putus asa bukan pilihan. Sebagaimana para pemuda di era Boedi Oetomo yang tidak memiliki sumber daya memadai tetapi memiliki visi melampaui zamannya, kita pun harus memupuk optimisme yang bersandar pada kerja-kerja pemikiran dan pengorganisasian akar rumput.

Kebangkitan nasional yang orisinal mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu inklusif dan melibatkan tenaga pikiran muda.

Maka, penguatan demokrasi ke depan bukan hanya soal revisi undang-undang pemilu, tetapi tentang menyalakan kembali "Boedi Oetomo-Boedi Oetomo" baru. 

Komunitas-Komunitas pejuang nalar yang mengonsolidasikan demokrasi dari bawah, dari desa, dari lorong-lorong sempit, dan kelompok marginal harus lebih banyak bergerak untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat.

Hanya dengan itu, kebangkitan nasional tidak berhenti sebagai fosil sejarah, melainkan berubah menjadi energi perjuangan untuk menyempurnakan janji kemerdekaan, mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat, tempat kedaulatan rakyat berdiri tegak di atas fondasi hukum yang berkeadilan.

Di situlah letak ujian terberat kita sebagai bangsa, apakah kita mampu menjadikan refleksi sejarah sebagai tenaga penggerak untuk menyempurnakan demokrasi yang sedang terseok-seok, atau kita terlena dalam perayaan kosong yang melupakan esensi kebangkitan itu sendiri. Wallahu a'lam.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved