Menggugat Harkitnas

Namun, jika Jamiatul Khair lebih mengutamakan amal shaleh menurut ajaran Islam, Boedi Oetomo mengutamakan laku utama menurut ajaran agama Jawa (Kejawen).

"Apabila Jamiatul Khair [Djamiat Choir] mengimani manusia ciptaan Allah, Dr. Soetomo mempercayai manusia sebagai penjelmaan akhir dari Tuhan. Bila Jamiatul Khair menganjurkan shalat, sebaliknya Dr. Soetomo pendiri Boedi Oetomo yang mempercayai dirinya sebagai penjelmaan terakhir dari Tuhan, sesuai ajaran agama Djawa mengajarkan manusia tidak perlu mendirikan shalat," (Amir Hamzah Wirjosukarto, Rangkaian Mutu Manikam. Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kjahi Hadji Mas Mansoer, Surabaya: 1968).

Kongres perdana Boedi Oetomo diadakan di Yogyakarta, 3 Oktober 1908, pimpinan berpindah dari Dr. Soetomo ke Bupati Karang Anyar, Raden Adipati Tirtokoesoemo sebagai Presiden Boedi Oetomo periode 1908-1911.

Padahal saat itu, para bupati merupakan tangan kanan pelaksana 'Indirect Rule Syistem' atau 'sistem pemerintahan tidak langsung' dari kolonial Belanda. Dan sudah pasti, para bupati sangat loyal pada Belanda, bahasa kasarnya, bupati adalah kacung kolonial dan pengkhianat bangsa.

Termasuk para pemimpin Boedi Oetomo yang merupakan para bupati. Lalu, dari mana gerakan kebangkitan nasional?

Jika memang makna nasionalisme sebagai perlawanan terhadap penjajahan, itu berarti gerakan nasionalisme adalah gerakan melawan penjajah Belanda.

Dan mustahil pimpinan Boedi Oetomo melawan tuannya yang merupakan para kolonial Belanda.

Dalam Kongres Kedua Boedi Oetomo di Yogyakarta, 11-12 Oktober 1909, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengusulkan agar Boedi Oetomo membuka sistem keanggotaan tidak hanya dari bangsawan Jawa, tetapi terbuka untuk semua pribumi (indiers), namun usulan ini ditolak petinggi Boedi Oetomo.

Dalam "Algemene Vergadering" Boedi Oetomo di Bandung 1915, sikap Jawanisme semakin kental. Ketika R. Sastrowidjono yang terpilih sebagai ketua (hoofdbestuur), meminta hadirin untuk sama-sama berdiri menyerukan, Leve Pulau Jawa, Leve Bangsa Jawa, Lebe Boedi Oetomo, atau "Hidup Pulau Jawa, Hidup Suku Jawa, Hidup Boedi Oetomo!".

Dalam Algemene Boedi Oetomo tersebut terdapat keputusan penting antara lain, mengekalkan dan menguatkan agama Jawa (Kejawen).

Dari fakta sejarah di atas, menunjukkan jika Boedi Oetomo dengan jelas dan terang menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia.

Aneh bin ajaib, justru diputuskan hari lahirnya, 20 Mei 1908  sebagai kebangkitan Nasional Indonesia, padahal hari lahir Boedi Oetomo lebih tepat disebut sebagai 'hari kebangkitan kembali kaum feodal Jawa'.

Boedi Oetomo selain sebagai kumpulan elite bangsawan, juga penganut Kejawen yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, termasuk suku Jawa.

Boedi Oetomo merupakan gerakan eksklusif, dipimpin para cukong Belanda dari Bupati, pengkhianat bangsa yang menentang segala gerakan perlawanan terhadap Kolonial Belanda.

Maka, keputusan Kabinet Hatta bila ditinjau dari fakta sejarah menurut Prof. Mansur Suryanegara dalam "Api Sejarah, Bandung: 2014" adalah telah terjadi deislamisasi sejarah kebangkitan nasional Indonesia.  Wallahu A'lam!