Menggugat Harkitnas

Oleh: Dr Ilham Kadir, MA
Penulis, Peneliti, & Dosen Universitas Muhammadiyah Enrekang

TRIBUN-TIMUR.COM - Pentingnya belajar sejarah bagi para ulama ditegaskan oleh Ir. Soekarno ketika menyaksikan pada masanya bahwa para ulama hanya mampu membaca abunya sejarah, tetapi tidak dapat mengangkat apinya sejarah, (Ir. Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Djilid-III, 'Surat dari Endeh', 14 Desember 1936).

Pernyataan Soekarno di atas baru mendapat respon serius setelah berlalu 105 tahun dari terbitnya surat dari Endeh itu.

Respon dimaksud adalah terbitnya karya "Api Sejarah [2014]" dari Sejarawan Nasional, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara.

Dampak peringatan Bung Karno tersebut melahirkan malapetaka dalam penulisan sejarah nasional Indonesia.

"Banyak ulama sangat mengerti tentang tajwid, fiqih, hadits, tetapi kurang pemahamannya tentang sejarah. Kalau belajar tarikh, hanya belajar abu tarikh, bukan apinya sejarah. Situasi yang demikian inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mencoba mengubah opini publik rakyat Indonesia, agar tidak berkiblat pada ajaran ulama dan Islam… Melalui interpretasi sejarah, pemerintah kolonial Belanda mencoba membentuk opini publik bangsa Indonesia agar berpendapat bahwa Islam sebagai agama asing dari Arab, dan kedatangan Islam merugikan bangsa Indonesia," tulis Mansur Suryanegara.

Celakanya, para pemimpin yang berkuasa  setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, masih tetap merawat cara pandang kolonial yang anti terhadap agama Islam.

Karena itu, setiap penetapan hari-hari besar nasional, salah satunya Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak luput dari agenda deislamisasi atau menjauhkan pengaruh agama Islam dalam proyek kebangkitan nasional.

Dan inilah yang akan kita gugat dan bongkar sampai ke akar-akarnya, atas dasar apa Harkitnas ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1948 dan diperingati setiap tahunnya?

Ketika Kabinet Hatta di bawah Presiden Soekarno (1948-1949) mendapat goncangan dengan serangan balik dari pelaku Kudeta 3 Juli 1946, yakni Tan Malaka dari Marxis (Komunis) dan Mohammad Yamin dalam pembelaannya di Pengadilan Negeri.

Dalam berita "Kedaulatan Rakjat", 6-7-1946, memuat pengumuman resmi Pemerintah Republik Indonesia.

Perihal: Komplotan untuk merebut kekuasaan negara. Antara lain dinyatakan: Sekarang telah ternyata seterang-terangnya, bahwa penculikan Perdana Menteri cs di Solo tanggal 27 masuk 28 Juni malam adalah suatu permulaan aksi Tan Malaka, Mr. Soebardjo, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, Soekarni, Mr. Muhammad Yamin, dll., untuk merebut kekuasaan negara dengan perkosa.

Dengan latar belakang itu sehingga Kabinet Hatta mencoba mengadakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sebab kala itu, pembelaan Tan Malaka dan Muhammad Yamin menguasai media, cetak maupun radio, dinilai oleh pemerintah yang baru seumur jagung sebagai tindakan yang akan menumbuhkan perpecahan bangsa secara internal yang sedang bersiap menghadapi perang kemerdekaan (1945-1949).

Guna meminimalisir perpecahan internal bangsa maka negara merasa perlu membangkitkan kembali kesadaran sejarah nasional melawan penjajah.

Untuk tujuan itu, diperlukan penentuan tanggal awal dan jenis organisasi apa yang mempelopori timbulnya gerakan kebangkitan nasional pada paruh awal abad ke-20.

Entah apa yang merasuki para pemegang kekuasaan, khususnya Soekarno dan Hatta sehingga memilih organisasi mati,  Boedi Oetomo, organisasi ini tinggal nama.

Pilihannya jatuh bukan pada organisasi politik, pendidikan, sosial, agamq, kemasyarakatan yang masih eksis dan berjibaku dalam mempertahankan kemerdekaan dan proklamasi 17 Agustus 1945.

Diputuskan Boedi Oetomo, berdiri pada 20 Mei 1908, dijadikan Harkitnas.

Bukan Syarikat Dagang Islam yang telah berdiri 16 Oktober 1905, lebih tua setahun dibanding Boedi Oetomo.

Atau Sarekat  Islam yang berdiri 16 Oktober 1912, atau Persyarikatan Muhammadiyah, berdiri 18 November 1912, atau Persatuan Islam, 12 September 1923, bahkan Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926.

Organisasi tersebut, bahkan sampai detik ini, sebagian besar masih eksis bahkan tambah berjaya dalam mengisi kemerdekaan, dan berada pada garda terdepan melawan musuh bangsa dan agama.

Bukan Boedi Oetomo yang telah mampus itu.

Para sejarawan banyak yang belum paham jika organisasi Boedi Oetomo didirikan dengan tujuan memecah belah umat Islam.

Sebab pada tahun 1901, tidak diketahui dengan pasti tanggal dan bulannya. Berdiri organisasi sosial pendidikan Islam pertama di Indonesia, "Jamiatul Khair" namanya, tempatnya di Pekojan Jakarta Barat.

Didirikan oleh para keturunan Arab (sayid), antara lain Sayid Muhammad al-Fakir dan Sayid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan lainnya.

Jamiatul Khair benar-benar jadi buah bibir nasional ketika berhasil mendatangkan ulama besar, Ahmad Syurkati, ulama besar kelahiran Sudan, alumni Haramayn, tiba di Indonesia 1911, Seorang Pembaru yang mengimpor gagasan dari Timur Tengah, salah satu tokoh yang mangadopsi gagasan sekaligus teman diskusi Ahmad Syurkati adalah KH. Achmad Dahlan.

Dan atas inisiatif Bupati Serang Banten, P.A.A. Achmad Djajadiningrat, dibangun sebuah organisasi imbangan yang juga berada di Batavia.

Organisasi tersebut harus dipimpin oleh bangsawan sebab murid-murid Jamiatul Khair pun banyak dari kalangan bangsawan Jawa, antara lain Ahmad Dahlan yang kelak menjadi pendiri Persyarikatan Muhammadiyah.

Sedangkan nama organisasinya, menurut usulan Achmad Djajadiningrat harus sama pula maknanya dengan "Jamiatul Khair", maka dipilihlah nama "Boedi Oetomo" nama ini merupakan alih bahasa dari Arab ke Jawa.

"Jamiatul Khair" berarti "Jamaah yang Baik" jika diterjemahkan dalam bahasa Arab berarti "Boedi Oetomo".

Namun, jika Jamiatul Khair lebih mengutamakan amal shaleh menurut ajaran Islam, Boedi Oetomo mengutamakan laku utama menurut ajaran agama Jawa (Kejawen).

"Apabila Jamiatul Khair [Djamiat Choir] mengimani manusia ciptaan Allah, Dr. Soetomo mempercayai manusia sebagai penjelmaan akhir dari Tuhan. Bila Jamiatul Khair menganjurkan shalat, sebaliknya Dr. Soetomo pendiri Boedi Oetomo yang mempercayai dirinya sebagai penjelmaan terakhir dari Tuhan, sesuai ajaran agama Djawa mengajarkan manusia tidak perlu mendirikan shalat," (Amir Hamzah Wirjosukarto, Rangkaian Mutu Manikam. Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kjahi Hadji Mas Mansoer, Surabaya: 1968).

Kongres perdana Boedi Oetomo diadakan di Yogyakarta, 3 Oktober 1908, pimpinan berpindah dari Dr. Soetomo ke Bupati Karang Anyar, Raden Adipati Tirtokoesoemo sebagai Presiden Boedi Oetomo periode 1908-1911.

Padahal saat itu, para bupati merupakan tangan kanan pelaksana 'Indirect Rule Syistem' atau 'sistem pemerintahan tidak langsung' dari kolonial Belanda. Dan sudah pasti, para bupati sangat loyal pada Belanda, bahasa kasarnya, bupati adalah kacung kolonial dan pengkhianat bangsa.

Termasuk para pemimpin Boedi Oetomo yang merupakan para bupati. Lalu, dari mana gerakan kebangkitan nasional?

Jika memang makna nasionalisme sebagai perlawanan terhadap penjajahan, itu berarti gerakan nasionalisme adalah gerakan melawan penjajah Belanda.

Dan mustahil pimpinan Boedi Oetomo melawan tuannya yang merupakan para kolonial Belanda.

Dalam Kongres Kedua Boedi Oetomo di Yogyakarta, 11-12 Oktober 1909, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengusulkan agar Boedi Oetomo membuka sistem keanggotaan tidak hanya dari bangsawan Jawa, tetapi terbuka untuk semua pribumi (indiers), namun usulan ini ditolak petinggi Boedi Oetomo.

Dalam "Algemene Vergadering" Boedi Oetomo di Bandung 1915, sikap Jawanisme semakin kental. Ketika R. Sastrowidjono yang terpilih sebagai ketua (hoofdbestuur), meminta hadirin untuk sama-sama berdiri menyerukan, Leve Pulau Jawa, Leve Bangsa Jawa, Lebe Boedi Oetomo, atau "Hidup Pulau Jawa, Hidup Suku Jawa, Hidup Boedi Oetomo!".

Dalam Algemene Boedi Oetomo tersebut terdapat keputusan penting antara lain, mengekalkan dan menguatkan agama Jawa (Kejawen).

Dari fakta sejarah di atas, menunjukkan jika Boedi Oetomo dengan jelas dan terang menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia.

Aneh bin ajaib, justru diputuskan hari lahirnya, 20 Mei 1908  sebagai kebangkitan Nasional Indonesia, padahal hari lahir Boedi Oetomo lebih tepat disebut sebagai 'hari kebangkitan kembali kaum feodal Jawa'.

Boedi Oetomo selain sebagai kumpulan elite bangsawan, juga penganut Kejawen yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, termasuk suku Jawa.

Boedi Oetomo merupakan gerakan eksklusif, dipimpin para cukong Belanda dari Bupati, pengkhianat bangsa yang menentang segala gerakan perlawanan terhadap Kolonial Belanda.

Maka, keputusan Kabinet Hatta bila ditinjau dari fakta sejarah menurut Prof. Mansur Suryanegara dalam "Api Sejarah, Bandung: 2014" adalah telah terjadi deislamisasi sejarah kebangkitan nasional Indonesia.  Wallahu A'lam!