Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Tapi Mengapa Rakyat Masih Susah?

Tapi di Indonesia, ketidakpastian ini bersifat institusional, komunikasi kebijakan yang bolak-balik, revisi mendadak tanpa konsultasi memadai.

Ini menggerus kredibilitas yang dampaknya lebih mahal dan sulit pulih.

Dari Growth-First ke Welfare-Led Growth

Generasi Muda di Persimpangan yang paling mengkhawatirkan, ada 1,5-2 juta lulusan baru masuk pasar kerja di triwulan II-III.

Mereka menghadapi dunia usaha yang menahan ekspansi, sektor padat karya seperti tekstil, plastik, elektronik, otomotif, semen yang tertekan impor dan kenaikan biaya produksi.

Amartya Sen mengatakan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan PDB, tapi perluasan kebebasan substantif, akses kerja layak, pendidikan, keamanan ekonomi.

Jika jutaan pemuda terdidik tidak mendapat kesempatan kerja produktif, maka bisa dikatakan pertumbuhan gagal memperluas kapabilitas generasi mudanya.

Paradoks 5,61 % mengungkap kegagalan logika trickle-down economics, pertumbuhan tinggi otomatis menyejahterakan.

Kenyataannya, PDB bisa naik sementara kesenjangan melebar, pengangguran muda kronis, dan konsumsi rakyat ditopang utang.

Apa yang bisa dilakukan Indonesia agar bergeser ke welfare-led growth. Pertama, evaluasi ulang belanja prioritas.

MBG dan Kopdes harus memiliki local content requirement, wajib serap produk UMKM radius 50 km.

Audit transparansi kepemilikan SPG untuk cegah konsentrasi di elit tertentu.

Kedua, terapkan Regulatory Impact Assessment (RIA) wajib sebelum kebijakan diubah. Hindari komunikasi "tarik-ulur" yang merusak kepercayaan pasar.

Ketiga, ganti target PDB tunggal dengan Inclusive Growth Index, indeks komposit yang menggabungkan PDB, koefisien Gini, pengangguran muda, dan akses kredit produktif.

Keempat, kurangi intervensi langsung ke sektor swasta. Fokus pada perbaikan iklim usaha: kepastian hukum, simplifikasi regulasi, insentif untuk industri padat karya dan substitusi impor.