Kampus Bukan Dapur Negara: Menolak Reduksi Fungsi Perguruan Tinggi

Oleh: Enaldi
Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran

GAGASAN melibatkan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis sekilas tampak mulia. Siapa yang berani menolak tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia? Di tengah persoalan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas konsumsi generasi muda, program makan bergizi memang layak ditempatkan sebagai agenda strategis negara. Namun, akar persoalan terletak pada cara negara membayangkan peran kampus di dalamnya. Gagasan untuk mendorong agar perguruan tinggi membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG merupakan sebuah etape untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kampus sedang diajak berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, ataukah justru sedang digeser menjadi unit operasional logistik negara. Santer terdengar nyaring menyebut Badan Gizi Nasional mendorong perguruan tinggi memiliki minimal satu SPPG, meski belakangan ditegaskan tidak ada unsur paksaan.  

Kampus seyogyanya bukan dapur negara. Ia adalah ruang produksi pengetahuan, tempat gagasan diuji, kebijakan dikritik, dan masa depan bangsa dipikirkan secara jernih. Fungsi utama perguruan tinggi terletak pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya tentu dapat bersentuhan dengan program makan bergizi. Fakultas kesehatan masyarakat dengan kajian standar gizi. Fakultas pertanian dengan kajian rantai pasok pangan lokal. Fakultas ekonomi dan bisnis dengan rancangan model tata kelola yang efisien dan transparan. Fakultas teknologi dengan pengembangan sistem pemantauan kualitas makanan. Tetapi semua itu berbeda secara mendasar dengan menjadikan kampus sebagai operator dapur berskala besar. Kontribusi intelektual tidaklah sama dengan kerja teknis harian. Di sinilah batas titik nalar perlu untuk dijaga.

Masalah terbesar dari gagasan dapur MBG di kampus adalah risiko reduksi fungsi perguruan tinggi. Kampus yang sejatinya berdiri sebagai pusat pemikiran kritis dapat perlahan berubah menjadi pelaksana administratif dari agenda brutal negara. Dalam jangka pendek, mungkin terlihat produktif, ada dapur, ada makanan, ada distribusi, ada laporan kegiatan. Dalam jangka panjang, identitas akademik bisa terkikis. Dosen dan tenaga kependidikan bisa terseret pada urusan teknis yang bukan inti keahlian institusi. Mahasiswa dapat dilibatkan bukan sebagai pembelajar kritis, melainkan sebagai tenaga pendukung program. Apesnya lagi, kampus dapat kehilangan jarak kritis terhadap kebijakan pemerintah karena sudah terlalu dalam menjadi bagian dari pelaksanaannya.

Padahal, jarak kritis itu penting. Perguruan tinggi bukan oposisi negara, tetapi juga bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi. Proses demokrasi yang sehat, kampus hadir dalam dua etalase yang bisa mendukung kebijakan publik sekaligus mengoreksinya. Jika MBG memiliki persoalan dalam kualitas makanan, distribusi, sanitasi, anggaran, atau tata kelola, kampus seharusnya menjadi pihak yang berani mengevaluasi berdasarkan data. Kecemasan publik untuk menjadikan kampus sebagai salah insturumen  yang dapat melakukan evaluasi independen jika pada saat yang sama ia menjadi pengelola dapur program tersebut. Di titik ini akan muncul sebuah konflik peran, kampus hadir sebagai lokomotif yang bertugas untuk mengawasi dengan basis ilmu pengetahuan atau kampus yang menajdi operator untuk kepentingan istana.

Ada kehawatiran bahwa kita terjebak pada logika  setiap kebijakan yang diasumsikan baik oleh pemangku kebijkan harus dioperasikan oleh semua institusi. Negara memiliki banyak instrumen untuk menjalankan program ini. Jika semua beban diarahkan ke kampus, yang terjadi bukan kolaborasi, melainkan pemindahan tanggung jawab. Barangkali Negara menggandeng perguruan tinggi agar nampak bekerja, tetapi pertanyaan dasarnya tetap belum terjawab, apakah sistem pangan nasional sudah disiapkan secara profesional, aman, dan akuntabel?

Kekhawatiran publik  bukan tanpa sebab. Program makan bergizi adalah operasi besar yang membutuhkan standar keamanan pangan yang ketat. Produksi makanan massal tidak cukup hanya dengan niat baik dan semangat gotong royong. Hal itu harus diterjemahkan dalam bentuk seperti manajemen risiko, rantai dingin, standar dapur, pemeriksaan bahan baku, pelatihan tenaga, audit sanitasi, serta mekanisme penanganan insiden.

Program berbasis pengetahuan sejatinya menjadikan kampus berdiri pada posisi memberi kontribusi melalui riset, evaluasi, inovasi, dan rekomendasi kebijakan.

Point penting antara kolaborasi substantif dan pelibatan simbolik yang perlu dicermati. Bahawa kolaborasi substantif terjadi ketika kampus diminta membantu merancang standar gizi, menyusun indikator keberhasilan, menilai dampak program, mengaudit risiko, mengembangkan teknologi pemantauan, serta melatih sumber daya manusia secara akademik. Sementara itu, pelibatan simbolik terjadi ketika kampus dijadikan etalase keberhasilan program, ada spanduk, ada peresmian, ada foto pejabat, tetapi beban teknisnya ditinggalkan kepada civitas akademika. Yang pertama memperkuat fungsi kampus. Yang kedua justru mengecilkan martabatnya.

Memang betul bahwa perguruan tinggi tidak boleh menara gading. Kampus harus turun dan melebur ke masyarakat, membaca dan memotret persoalan nyata, dan memberi solusi. Namun, turun ke masyarakat tidak diartikan bahwa semua persoalan publik harus dikerjakan langsung oleh kampus dalam bentuk kerja teknis. Seorang dokter tidak harus menjadi pengelola kantin untuk memahami gizi. Seorang ahli kebijakan publik tidak harus menjadi kepala dapur untuk mengevaluasi program pangan. Seorang akademisi pertanian tidak harus menjadi distributor bahan baku untuk memperbaiki rantai pasok. Peran terbaik kampus adalah membuat kerja negara menjadi lebih cerdas, bukan sekadar membantu negara nampak sibuk.

Menjadi penting untuk diingat bahwa perguruan tinggi hari  masih memiliki banyak soal yang mendasar. Kualitas riset belum merata, beban administratif dosen tinggi, pendanaan penelitian masih terbatas, dan banyak kampus masih berjuang memperbaiki tata kelola akademik. Jika kampus dicekoki untuk mengelola dapur program nasional, ada risiko energi institusi semakin terpecah. Alih-alih kita memperkuat kapasitas ilmiah, kampus justru terseret pada urusan yang menguras waktu, anggaran, dan konsentrasi manajerial. Menurut keyakninan penulis, negara menjadikan kampus sebagai solusi cepat atas kelemahan koordinasi birokrasi.

Barangkali sebagian publik tidak berada pada posisi menolak program  makan bergizinya, melainkan cara berpikir yang mereduksi kampus menjadi dapur negara. Anak-anak Indonesia tetap berhak memperoleh makanan bergizi. Negara tetap wajib memastikan program ini berjalan secara terukur. Tetapi pelaksanaannya harus dibangun di atas sistem yang tepat, bukan dengan menempelkan tanggung jawab operasional kepada institusi yang fungsi utamanya jauh berbeda. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis, bukan operator teknis. Ia dapat menjadi pusat riset pangan, pusat inovasi gizi, pusat evaluasi kebijakan, pusat pelatihan manajemen mutu, dan pusat pemantauan independen. Peran seperti ini jauh lebih bermartabat dan lebih sesuai dengan kapasitas akademik kampus.

Kampus boleh terlibat, tetapi tidak dengan dapur. Kampus boleh mendampingi, tetapi tidak dengan beban teknis. Kampus boleh meneliti, tetapi tidak dengan kehilangan independensi untuk mengkritik. Kampus boleh mengabdi, tetapi pengabdian tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap setiap proyek negara. Dalam konteks ini, negara justru membutuhkan kampus sebagai penjaga akal sehat kebijakan publik. Jika kampus ikut larut menjadi pelaksana teknis, siapa yang tersisa untuk bertanya apakah program ini efektif, aman, adil, dan berkelanjutan. 

Kampus bukan dapur negara. Kampus adalah dapur gagasan bangsa. Di sanalah ilmu dimasak, kritik diracik, dan masa depan dipikirkan. Jika negara ingin program makan bergizi berhasil, jangan kecilkan peran kampus menjadi sekadar tempat memasak makanan. Libatkan kampus untuk memasak pengetahuan, menguji kebijakan, dan memastikan bahwa niat baik negara tidak berubah menjadi kebijakan yang salah kelola. Justru dengan menjaga kampus tetap sebagai ruang ilmu, program ini dapat memperoleh kontribusi yang lebih tajam, lebih jujur, dan lebih berkelanjutan.