Pelatihan: Kebutuhan Pegawai vs Penunjukan Pimpinan

Hal ini sejalan dengan teori institutional isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983) yang menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengadopsi struktur formal untuk legitimasi, tetapi dalam praktiknya tetap mempertahankan pola lama yang bersifat informal.

Pengelolaan pelatihan ASN yang tidak sesuai tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi.

Salah satu dampak utama adalah munculnya kesenjangan kompetensi antar pegawai.

Kondisi ini juga berpotensi menurunkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, terutama bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil.

Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat melemahkan implementasi sistem merit dalam birokrasi serta menghambat terciptanya organisasi yang profesional dan berdaya saing.

Pelatihan Berbasis Satu Data

Permasalahan ketidaksesuaian antara struktur formal dan kultur organisasi dalam pelatihan ASN memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional.

Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi inovatif yang mampu mengintegrasikan sistem perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan dengan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada meritokrasi dan keadilan.

Intervensi utama yang dirancang adalah dengan membuat sistem perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan melalui konsep “Satu Data Pelatihan Pegawai Setahun”.

Konsep ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh data pelatihan ASN secara terpusat, terencana, dan berkelanjutan.

Intervensi ini meliputi pemetaan data pegawai secara komprehensif termasuk kebutuhan pelatihannya setahun dan penjadwalan pelatihan yang terstruktur.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh hak yang sama dalam setahun untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan tupoksinya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perbaikan sistem, keberhasilan intervensi sangat bergantung pada perubahan budaya organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan transformasi budaya melalui sistem ini yang nantinya mampu menggeser praktik informal menuju praktek yang lebih profesional dan berbasis merit.

Perubahan ini diarahkan untuk menciptakan “normal baru” dalam pengelolaan pelatihan ASN, di mana seluruh proses berjalan secara transparan, terukur, dan akuntabel.