Menolak Proyek Pengolahan Sampah di Parangloe, Tamalanrea

Oleh: Yarifai Mappeaty

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu lalu, masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan di Makassar, gaduh, lantaran Pemkot hendak membangun proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Mereka bahkan berkali-kali menggelar aksi di DPRD Makassar. 

Sebenarnya, rencana Pemkot tersebut sangat bagus. Sebab, sejauh penulis ketahui, itu adalah solusi terbaik bagi pengelolaan sampah di berbagai kota besar di dunia.

Dengan menggunakan teknologi gasifikasi atau insenerasi, selain menghasilkan energi listrik, juga dapat menekan produksi gas rumah kaca. 

Namun yang membuat gaduh, bukan itu. Tetapi mereka menolak proyek yang diinisiasi oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto, itu akan dibangun di Wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Menurut informasi yang didapat penulis, lokasinya terletak di Kawasan Pergudangan Parangloe.  

Bagi Masyarakat Tamalanrea dan Biringkanaya menolak, karena meletakkan proyek tersebut di Parangloe.

Itu sama saja memindahkan masalah persampahan ke wilayah mereka, berikut dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Terlebih, untuk mengakses lokasi itu, mesti melalui Jl. Perintis Kemerdekaan di Timur dan atau Jl. Ir. Sutami di Barat. 

Mereka membayangkan bakal ada ratusan truk mengangkut ribuan metrik ton (MT) sampah setiap hari.

Berseliweran, baik di Jl. Perintis Kemerdekaan maupun di Jalan Ir. Sutami. Dan akan terus bertambah seiring dengan populasi kota yang terus meningkat.

Kemacetan yang sudah parah pada kedua jalan itu, akan menjadi semakin parah oleh truk-truk pengangkut sampah. 

Saat ini saja, produksi sampah di Makassar sudah mencapai 1.000 MT per hari. Jika demikian, maka siapa yang bisa menjamin kota ini tidak bau dan kumuh?

Udara tak dipenuhi Metana, Amonia, Asam Sulfida, dan gas-gas beracun lainnya. Kota ini menjadi tidak sehat, dan pada gilirannya memberi dampak buruk terhadap kesehatan bagi warganya. 

Sebaliknya, bagi warga Tamangapa. Proyek PSEL itu mestinya menjadi berkah bagi mereka, sehingga logis jika tidak terima dibangun di tempat lain. Mereka benar. Sebab seharusnya memang dibangun di Tamangapa.