Urgensi Evaluasi Politik Anggaran Pasca Tragedi Ngada

Menagih Kehadiran Nyata Negara

Tragedi Ngada harus menjadi momentum bagi negara untuk keluar dari logika sektoral yang memisahkan urusan gizi dan pendidikan.

Keduanya harus dipahami sebagai satu kesatuan ekosistem kesejahteraan anak.

Program gizi tanpa jaminan keberlanjutan sekolah berisiko kehilangan makna jangka panjang.

Keberpihakan sejati tidak diukur dari besarnya anggaran semata, melainkan dari ketepatan sasaran dan sensitivitas terhadap kelompok paling rentan.

Negara perlu segera melakukan audit sensitivitas sosial terhadap setiap kebijakan nasional. 

Integrasi data kemiskinan dengan data pendidikan harus dipercepat agar sekolah dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini bagi kerentanan siswa secara psikososial.

Solusinya tidak selalu mahal, penguatan bantuan langsung untuk alat tulis dan seragam bagi keluarga miskin ekstrem bisa menjadi intervensi yang menentukan hidup-mati seorang anak.

Kita tidak boleh lagi membiarkan ada anak yang kehilangan nyawa hanya karena urusan pena dan buku tulis.

Pendidikan seharusnya menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi mereka yang lahir dalam keterbatasan.

Negara wajib hadir secara nyata di dalam ruang kelas, bukan sekadar hadir dalam angka-angka statistik APBN atau janji manis di mimbar pidato.

Jika Rp335 triliun bisa ditemukan untuk urusan makan, maka sungguh berdosa negara ini jika gagal menyediakan sebuah buku tulis seharga sepuluh ribu rupiah bagi anak-anak bangsa yang paling membutuhkan.

Yang harus dipahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari tepuk tangan politik, melainkan dari seberapa mampu negara melindungi warganya yang paling rapuh.(*)