Guru Sejahtera, Anak Berdaya: Makna Baru Kebangkitan Nasional di Dunia Pendidikan

Oleh: Dr. Agung Rinaldy Malik, M.Pd.
Dosen FBS UNM

HARI Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan bangsa ini bahwa kemajuan tidak pernah lahir dari tidur panjang, melainkan dari kesadaran kolektif untuk bangkit, bergerak, dan memperbaiki diri. Pada 20 Mei 2026, peringatan Harkitnas memasuki usia ke-118 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema ini terasa sangat relevan ketika Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Ingin menjadi bangsa maju, tetapi masih harus menjawab persoalan mendasar dalam pendidikan, terutama soal kesejahteraan guru dan keberdayaan anak-anak bangsa. 

Dalam sejarah kebangkitan nasional, pendidikan selalu menjadi titik mula perubahan. Boedi Oetomo lahir dari kaum terdidik yang menyadari bahwa penjajahan tidak hanya menindas tubuh, tetapi juga membatasi pikiran. Hari ini, bentuk “penjajahan” itu mungkin tidak lagi hadir dalam wajah kolonialisme, tetapi muncul dalam wujud baru: ketimpangan akses pendidikan, rendahnya literasi, kekerasan di sekolah, keterbatasan teknologi, serta nasib guru yang belum sepenuhnya dimuliakan. Karena itu, membicarakan Kebangkitan Nasional tanpa membicarakan pendidikan sama saja dengan merayakan sejarah tanpa membaca amanatnya.

Guru adalah aktor utama dalam narasi besar kebangkitan pendidikan. Di tangan guru, anak-anak belajar membaca dunia, memahami bangsanya, dan membangun keberanian untuk bermimpi. Namun, ironi pendidikan kita justru terletak pada posisi guru yang sering dipuja dalam pidato, tetapi belum selalu disejahterakan dalam kebijakan. Banyak guru, terutama guru honorer dan non-ASN, masih menghadapi persoalan pendapatan, kepastian status, beban administratif, serta tuntutan profesional yang terus meningkat. Pemerintah memang telah mendorong sejumlah kebijakan peningkatan insentif dan tunjangan bagi guru honorer/non-ASN pada 2026, tetapi agenda kesejahteraan guru tidak boleh berhenti sebagai angka anggaran. Ia harus menjadi gerakan penghormatan terhadap martabat profesi. 

Guru yang sejahtera bukan hanya guru yang menerima penghasilan layak, melainkan guru yang memiliki ruang untuk bertumbuh. Ia membutuhkan pelatihan yang bermutu, lingkungan kerja yang sehat, akses teknologi, perlindungan hukum, serta waktu yang cukup untuk merancang pembelajaran yang bermakna. Jika guru terus dibebani administrasi berlebihan, sementara kesejahteraan dan pengembangan dirinya terabaikan, maka pendidikan akan kehilangan ruhnya. Sekolah bisa saja memiliki kurikulum baru, perangkat digital, dan gedung megah, tetapi tanpa guru yang berdaya, semua itu hanya menjadi ornamen perubahan.

Pada saat yang sama, anak-anak Indonesia sedang tumbuh dalam zaman yang sangat kompleks. Mereka hidup di tengah arus kecerdasan buatan, banjir informasi, media sosial, disrupsi pekerjaan, serta perubahan nilai yang berlangsung cepat. Kebijakan penguatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia mulai membaca arah zaman. Namun, teknologi tidak boleh hanya dipahami sebagai keterampilan teknis. Anak-anak tidak cukup hanya diajari menggunakan AI. Mereka harus dibimbing agar mampu berpikir kritis, etis, kreatif, dan manusiawi dalam menghadapinya. 

Di sinilah peran guru semakin penting. AI dapat menjawab soal, tetapi guru mengajarkan kebijaksanaan. Mesin dapat memberi informasi, tetapi guru menanamkan nilai. Platform digital dapat mempercepat belajar, tetapi guru menghadirkan sentuhan kemanusiaan yang tidak tergantikan. Maka, kebangkitan pendidikan di era digital tidak boleh dimaknai sebagai penggantian guru oleh teknologi, melainkan penguatan guru agar mampu menggunakan teknologi untuk membebaskan potensi peserta didik. Anak yang berdaya lahir dari guru yang tidak dibuat lelah oleh sistem, tetapi dikuatkan oleh kebijakan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan pendidikan. Perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, serta kekerasan berbasis digital masih menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang peserta didik. Negara telah memiliki regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Namun, regulasi hanya akan bermakna jika sekolah benar-benar menjadi ruang aman, bukan tempat anak-anak belajar menyembunyikan luka. 

Membela tunas bangsa berarti memastikan anak-anak datang ke sekolah dengan perasaan aman, sehat, dan dihargai. Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu isu besar nasional juga perlu dibaca dalam kerangka ini. Anak yang lapar sulit belajar dengan baik, tetapi program gizi juga harus dikelola dengan transparan, aman, dan tidak mengorbankan mutu pendidikan. Perdebatan mengenai anggaran pendidikan dan program makan bergizi menunjukkan bahwa kebijakan publik harus diletakkan secara hati-hati, agar pemenuhan gizi dan penguatan pendidikan tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang. 

Kebangkitan Nasional hari ini harus bergerak dari romantisme sejarah menuju keberanian memperbaiki akar persoalan. Kita tidak cukup hanya mengibarkan bendera, mengenang tokoh, dan membacakan pidato upacara. Kita perlu bertanya dengan jujur. Sudahkah guru merasa dihargai? Sudahkah sekolah menjadi rumah kedua yang aman? Sudahkah anak-anak di daerah terpencil memperoleh kesempatan belajar yang sama? Sudahkah teknologi pendidikan memperkecil ketimpangan, bukan justru memperlebarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kedaulatan bangsa tidak hanya dijaga di perbatasan negara, tetapi juga di ruang kelas.

Makna baru Kebangkitan Nasional dalam dunia pendidikan adalah keberanian menempatkan guru dan anak sebagai pusat pembangunan bangsa. Guru sejahtera akan melahirkan pembelajaran yang lebih hidup; anak berdaya akan melahirkan masa depan yang lebih kuat. Jika tunas bangsa ingin dijaga, maka tanah tempat ia tumbuh harus subur: guru dimuliakan, sekolah diamankan, gizi dipenuhi, teknologi diarahkan, dan kebijakan pendidikan dijalankan dengan nurani. Dari situlah kebangkitan nasional tidak berhenti sebagai peringatan tahunan, tetapi menjelma menjadi gerakan panjang untuk memastikan Indonesia benar-benar bangkit melalui pendidikan.