Cekcok NU

Ringkasan Berita:

• Cekcok internal NU memanas sejak penunjukan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU 2022–2027, yang sejak awal menimbulkan tanda tanya karena dianggap tidak membawa maslahat. 
• Kontroversi itu semakin besar setelah Maming ditetapkan sebagai tersangka suap tambang oleh KPK pada Juni 2022, mencoreng citra NU. 
• Konflik berlanjut ketika pemerintah memberikan konsesi tambang kepada ormas pada 2024, yang disambut positif oleh sebagian elite PBNU namun ditolak kader di akar rumput. 

Oleh: Abdul Karim

Ketua Dewas LAPAR Sulsel / Majelis Demokrasi dan Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - CEKCOK di tubuh NU yang menyala beberapa hari ini bukan hal yang rumit diraba.

Gejala cekcok itu mula tertancap ketika Mardani Maming didaulat sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022–2027.

Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu di tubuh NU mengundang tanya besar dikalangan Nahdiyyien.

Kehadiran Maming di NU adalah keanehan. Ia dianggap tak membawa mashlahat di tubuh NU.

Dan benar adanya, sebab tak lama menjabat Bendahara Umum, Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Juni 2022 dalam perkara suap izin pertambangan.

Wajah NU tercoreng. Kesucian NU ternoda sebab untuk pertama kalinya sejak KPK eksis, Bendahara umumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.

Dulu sang bendahara tersangka suap tambang, kini PB NU dilanda cekcok—juga karena tambang.

Peluang cekcok itu mulai terbaca sejak Presiden Joko Widodo “menghadiahkan” konsesi tambang pada Ormas tahun 2024 lalu.

Elit PB NU memanjatkan puji syukur dengan hadiah konsesi itu.

Sementara lapis jamaah/kader—tambang itu dianggap bara api yang akan membakar NU kelak.

Dan kita saksiskan beberapa pekan ini bara api itu panas nyalanya.

Percekcokan di tubuh PB NU bernyala terang. Silang pendapat mengeras pula.

Di dalam NU perbedaan pendapat memanglah tak pernah padam.