Taubat Politik

Oleh; Abdul Karim

Ketua Lakpesdam NU Sulsel, Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhir-akhir ini, kita dipaksa merenungkan kembali politik sebagai jalan kedaulatan.

Serbuan massa di gedung DPR hingga pembakaran gedung wakil rakyat di sejumlah daerah melambangkan ada yang tak beres dalam merawat amanah dan mengelolah kedaulatan.

Mereka diprotes oleh rakyat yang telah mencoblosnya dibilik suara. 

Sejenak kita kebelakang untuk melihat bagaimana kedaulatan diamanahkan. Rakyat tak kenal betul siapa yang dicoblosnya di bilik suara.

Inilah keputusan ekstrem, sebab mewakilkan perikehidupan pada sosok yang sama sekali tak diketahui siapa gerangan. 

Hanya foto dan nama dilembaran kertas suara yang tersedia. Tak ada keterangan siapa gerangan. Tak ada informasi bagaimana kualitas moral dan kepeduliannya.

Tak ada pengetahuan bagaimana mutu sumberdaya manusianya (SDM). Tak ada indikator jelas mampukah mereka menjadi wakil atau tidak. Tetapi mereka terbuka, sekaligus tertutup. 

“Terbuka”, sebab ada foto dan nama. “Terbuka”, sebab ada janji dan harapan disebar. Dan “tertutup” lantaran informasi utuh tentang mereka sama sekali kosong. “Tertutup”, sebab janji dan harapan yang disebar samar. 

Walau begitu, rakyat tetaplah memilih sosok yang misterius baginya untuk menjalankan amanahnya.

Kepercayaan rakyat, tak kunjung reda. Mereka berani mempertaruhkan nasib dengan memilih wakil yang tak dikenalinya. 

Dari sinilah jarak hadir. Antara kita “yang memilih” dan mereka “yang dipilih” begitu jauh. Pasca pemilu, alienasi terasa.

Tak ada lagi perjumpaan intensif antar mereka. Tak ada lagi pembahasan tentang rencana perubahan. Keterasingan itu terasa setiap lima tahun. 

Rakyat terus bekerja dengan segala peluh dan siksa yang ada. Daya beli rakyat merosot tanpa kepedulian yang terpilih.