Sosiolog Unismuh: Judol Tidak Berdiri Sendiri, Ada Ruang Sosial Menopangnya

Dari hasil pendataan awal, terdapat sekira 15 lapak masuk dalam target penertiban.

“Secara penilaian awal sudah ada 15 lapak,” jelasnya.

Khusus Warkop Mamayo 86, penertiban dilakukan karena adanya dugaan aktivitas ilegal di dalamnya.

Di lokasi tersebut ditemukan indikasi penjualan chip judi online yang berkedok usaha warung kopi.

“Di situ ada aktivitas warkop yang disinyalir sempat melakukan judi online dan penjualan chip-chip judi online,” katanya.

Tempat itu diduga mengatasnamakan pos keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas).

Namun, pihak kepolisian setempat disebut tidak pernah menerima laporan resmi terkait keberadaan pos tersebut.

Selain penertiban, pemerintah kecamatan juga menekankan pentingnya pengawasan lanjutan agar lokasi yang sudah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

Para lurah diminta aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.

“Lapak yang sudah ditertibkan sebaiknya diawasi terus agar tidak kembali berjualan di tempat tersebut,” katanya.

Ia mengakui, penertiban kerap menimbulkan efek sosial di masyarakat.

Sejumlah pedagang lain disebut mempertanyakan keadilan dalam proses penindakan.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran di lapangan.

“Kami tidak mau dikatakan tebang pilih, semua lapak yang melanggar akan kami tertibkan,” tegasnya.

Ke depan, penertiban akan terus dilanjutkan ke sejumlah titik lain di Kecamatan Tallo.

Salah satunya menyasar lima lapak penjual kayu di Kelurahan Kaluku Bodoa.

Namun, pemerintah kecamatan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan relokasi bagi pedagang yang ditertibkan.

Saat ini, belum tersedia lokasi yang representatif untuk menampung mereka.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan pusat kuliner yang akan menampung pedagang terdampak penertiban.

Lokasinya direncanakan berada di belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa.

“Sebagian pedagang nanti bisa direlokasi ke situ,” ujarnya.

Selain itu, ada pula wacana menjadikan Jalan Sunu sebagai kawasan Car Free Day.

Rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

Pemerintah berharap langkah penertiban ini menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah Tallo.(*)