Penyebab Luwu Belum Bisa Tetapkan UMK, Gaji Buruh Ikut UMP Sulsel

Terlepas dari ketiadaan UMK, Hasbullah menegaskan pengawasan terhadap perusahaan tetap berjalan.

Ia menjamin semua perusahaan di Luwu wajib membayar gaji karyawan setidaknya setara dengan UMP Sulsel.

"Apapun perusahaan kalau mereka memperkerjakan orang, standar Rp 3,6 juta sekian itu. Kalau di bawah dari itu, pelanggaran. Kami identifikasi terus dan kami membuka kesempatan bagi buruh yang ingin melapor apabila menerima upah yang tidak sesuai," bebernya.

Menunggu Pusat, Serikat Pekerja Bersiap

Serikat buruh nasional gencar menuntut kenaikan upah minimum 2026 di kisaran 8,5 hingga 10,5 persen.

Tuntutan ini jauh di atas proyeksi kenaikan versi pengusaha yang mengharapkan kenaikan moderat di angka 3-4 persen.

Di tingkat lokal, Serikat Pekerja Luwu Raya (SPLR) mulai bergerak.

Serikat buruh yang dideklarasikan persis pada peringatan Hari Buruh tahun 2025 itu kini bersiap menghadapi mekanisme baru yang ditentukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua SPLR, Uding, menyatakan pihaknya sedang mengkonsolidasikan sikap internal terkait isu pengupahan ini.

"Inilah yang sementara kami bahas dengan beberapa pengurus SPLR. Rencana hari ini baru mau ketemu pengurus untuk jadwalkan waktu pembahasan secara internal biar lebih banyak masukan dan tawaran," katanya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana