Gunung Es Sengkarut Guru Lutra: Keputusan Gubernur Sulsel pun Dianulir Presiden

Terkait kasus di Luwu Utara, kita harus menyikapinya secara bijak.

Kepala sekolah perlu melihat sisi kemanusiaan: ada guru yang mengajar tanpa gaji, datang ke sekolah tanpa uang transport, dan mereka juga punya keluarga.

Hal-hal seperti ini seharusnya dikomunikasikan dengan baik.

Ini menjadi pembelajaran bagi kita ke depan bahwa alur informasi dari sekolah ke cabang dinas hingga ke Dinas Pendidikan Provinsi harus benar-benar baik dan sesuai aturan.

Permendikbud juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyumbang kebutuhan sekolah—dan itu bukan pungutan liar, bukan pula pungli—karena sudah diatur dengan jelas dalam Permendikbud.

Terkait adanya sebelumnya surat PTHD?

Muh Basri Gaffar: Inilah yang saya maksud tadi.

Input system kita harus betul-betul dikelola secara bijak karena mengelola guru di dunia pendidikan berbeda dengan dinas lain—ini menyangkut manusia.

Di sekolah ada guru, siswa, orang tua, serta komunitas di sekitar sekolah.

Berbeda dengan dinas pekerjaan umum misalnya, yang berurusan dengan benda mati.

Karena itu, perlu pendekatan-pendekatan yang manusiawi.

Sejak awal saya jelaskan bahwa pemangku kebijakan yang mengelola pendidikan harus menggunakan dua pendekatan: pendekatan struktur birokrasi dan pendekatan kultur.

Dalam budaya Bugis-Makassar, kita mengenal filosofi Sipakatau (memanusiakan manusia), Sipakalebbi (saling menghormati), dan Sipakainge’ (saling mengingatkan).

Nilai-nilai inilah yang mestinya hadir dalam menyikapi kasus Luwu Utara.

Sudut pandang Anda?