Kisah Putra Rasnal Kuras Tabungan dan Jual Mobil Demi Jaga Marwah Keluarga di Tengah Vonis

Ia menghubungi Ketua Komite Sekolah, Agung Piatong dan mengadakan rapat dengan perwakilan orang tua siswa.

Menurut Alfaraby, setidaknya hadir 200 dari 1.000 orang tua siswa.

"Bapak menyampaikan, Proses Belajar Mengajar (PBM) akan terganggu jika guru honorer ini tidak diberikan upahnya. Spontan, orang tua siswa bilang 'Oiya, anu mki, bagaimana solusinya supaya sekolah ini aktif belajar'," tutur Alfaraby.

Hasilnya adalah musyawarah mufakat berupa sumbangan sukarela.

Setelah dihitung, rata-rata sumbangan yang dibutuhkan ialah Rp17.300 per orang tua.

Jumlah itu sesuai kalkulasi kebutuhan untuk menggaji 10 guru honorer.

Namun orang tua siswa bersepakat menggenapkannya menjadi Rp20.000 per siswa.

"Menurut saya rapat itu sah, dan terdapat musyawarah mufakat di dalamnya," tegas Alfaraby.

Dari Sumbangan Menjadi Korupsi Non-BOS

Masalah muncul ketika seorang siswa yang bergaul dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan perihal sumbangan tersebut.

Laporan awal dugaan pungutan liar (pungli) itu kemudian ditindaklanjuti Faisal Tanjung.

Faisal merupakan seorang LSM yang mengaku dari Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kabupaten Luwu Utara.

Faisal menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang terjadi.

Dia kemudian mempertanyakan adanya sumbangan sukarela tersebut kepada Abdul Muis.

Di rumah Abdul Muis, Faisal meminta agar data jumlah sumbangan dari komite sekolah dibuka secara transparan.

"Datanglah Faisal ke rumah Pak Muis tahun 2020. Dan saya tahu percakapannya. Dia datang, dia bilang 'tabe pak, boleh saya tahu sumbangan apa yang dibebankan'," tanyanya.