Andai Gempa Kamchatka Terjadi di Makassar, Kita Bisa Apa?

Infrastruktur, Lembaga, dan Ketimpangan Respon

Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD telah mengembangkan sistem pemantauan banjir berbasis GIS, pelatihan petugas kecamatan, serta pembentukan Kampung Tanggap Bencana (KTB) di sejumlah kelurahan.

Namun, pendekatan ini masih dominan berfokus pada banjir dan kebakaran, bukan pada gempa dan tsunami.

Tidak ada peta risiko gempa kota yang terpublikasi secara luas, belum tersedia jalur evakuasi tsunami terintegrasi, dan sirine peringatan dini tidak terdengar di sepanjang pesisir kota.

Dari sudut pandang politik kebencanaan, ini menunjukkan bagaimana negara cenderung membentuk simulakra kesiapsiagaan: menampilkan infrastruktur kelembagaan seolah tangguh, padahal belum menyentuh lapisan substantif perlindungan.

Anggaran kebencanaan dalam APBD Makassar hanya menyentuh angka 0,3–0,5 persen, yang sebagian besar dialokasikan untuk operasional dan kegiatan administratif.

Distribusi perlindungan bencana juga tampak timpang. Data BPS 2023 menunjukkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi di pesisir hanya 41 persen, sementara di pusat kota bisa mencapai 68 % .

Data dari Dinsos menyebut terdapat lebih dari 12.000 rumah tangga miskin, mayoritas belum terlibat dalam pelatihan evakuasi.

Pekerja informal, nelayan, pedagang kaki lima—semuanya masuk dalam kategori rentan yang tidak tercakup dalam sistem perlindungan.

Pada sisi lain, warga yang tinggal di kompleks militer, ASN, atau kelompok ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki akses lebih cepat terhadap informasi, kendaraan, serta tempat aman.

Inilah yang disebut sebagai politik proteksi selektif—di mana kapasitas bertahan ditentukan bukan oleh geografi semata, tetapi oleh posisi sosial dan ekonomi.

Simulasi skenario gempa besar yang terjadi dini hari, dengan pusat gempa di Selat Makassar dan waktu tsunami 20 menit ke pantai, menunjukkan potensi ribuan korban jiwa dan kerusakan sistemik.

Tanpa sistem peringatan lokal, alur informasi terputus. Gangguan pada jaringan listrik dan komunikasi akan memperlambat respons.

BPBD mungkin memiliki posko dan relawan, tetapi tanpa dukungan peralatan evakuasi, rumah aman, dan distribusi logistik yang adil, maka struktur sosial akan runtuh bersama bangunan fisik.

Reorientasi Politik Proteksi