SDM dan Akuntabilitas adalah KOENTJI Kelestarian Koperasi Merah Putih 

Oleh: Riza Faisal

Auditor Madya BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
 
TRIBUN-TIMUR.COM - KOPERASI desa, 129 tahun silam, sejatinya bernama Bank Pertolongan.

Tujuannya semulia namanya. Menolong ekonomi rakyat kampung dan ninggrat tak terjerat jebakan  lintah darat, oligarki kolonialisme. 

Nama Bank Pertolongan memang diadaptasi dari bahasa Belanda, Hulp en Spaarbank. 

Inisiatornya Raden Aria Wiraatmadja dan Patih Purwokerto pada masa penjajahan Belanda, 1892. 

Lokasinya di kawasan perkebunan teh, punggung selatan Gunung Slamet, Jawa Tengah.

Inilah cikal bakal koperasi sekaligus institusi muasal Bank Rakyat Indonesia.

Model usaha pun sesederhana tujuannya. 

Memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan harian dan jangka menengah agar makmur dan tenteram untuk jangka lama.

Hasil pertanian rakyat dibarter-simpan dan sekaligus dijadikan modal tabungan di masa paceklik, juga atau gangguan keamanan lahan kebun para ninggrat dari feodalisme kompeni (VOC) tentara dan antek penjajah. 

Prinsipnya pun sederhana. Menjaga keseimbangan ekonomi rakyat dengan pemilik modal level desa.

Dari prinsip tua koperasi ini pula 81.147 unit Koperasi Merah Putih di 37 provinsi diluncurkan serentak  Presiden Prabowo pekan ketiga Juli 2025 ini.

Rujukan regulasi Koperasi Merah Putih Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tiap unit koperasi dijanjikan  dukungan modal usaha; Rp3 miliar hingga Rp5 Miliar. Tergantung skala bisnis dan peluangnya.

Namun di balik peluang dan harapan kesejahteraan ada ancaman risiko.