Makassar Harus Menyelesaikan Sampahnya Sendiri, Dimulai dari Lorong

Oleh: Engki Fatiawan
Pemerhati Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM - Belakangan ini perdebatan mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali mencuat ke ruang publik setelah Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sanksi administratif kepada 37 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia termasuk TPA Tamangapa.

Sanksi tersebut diberikan bagi TPA yang masih melakukan praktik open dumping.

Kondisi ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Makassar masih belum berkelanjutan, reaktif, dan tidak mampu mengurangi ketergantungan pada penimbunan akhir sebagai solusi utama.

Dalam beberapa artikel yang telah dimuat sebelumnya di Tribun Timur terdapat dua gagasan yang ditawarkan, yaitu TPA Regional oleh sdr. Arief Wicaksono dan Model Doughnut Economics oleh sdr. Asratillah.

Jika dilihat dari keduanya, ide tersebut bisa menjadi solusi secara teknis dan kelembagaan.

Tetapi, keduanya masih memiliki kekurangan jika tidak dapat menyentuh hulu dan hilir dalam pengelolaan sampah.

TPA Regional belum tepat dijadikan solusi utama karena hanya memindahkan beban ekologis ke wilayah lain.

Hal itu tidak menyelesaikan akar masalah karena masalah yang sama hanya dipindahkan dari lokasi yang lama ke lokasi baru tanpa perubahan signifikan pada sistem pengelolaan sampah.

Pendekatan ini bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial baru, meningkatkan biaya transportasi, serta memperluas dampak lingkungan yang sebelumnya terpusat menjadi tersebar ke wilayah lain.

Di sisi lain, gagasan doughnut economics yang menekankan keseimbangan antara batas ekologis dan kebutuhan sosial sering kali diadopsi dalam narasi pembangunan berkelanjutan kota, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Namun, dalam konteks Makassar, pendekatan ini berisiko menjadi retorika normatif jika tidak disertai perubahan struktural di tingkat lokal.

Konsep doughnut economics cenderung menempatkan pengelolaan sumber daya dalam skala makro dan kebijakan kota, sementara persoalan sampah Makassar justru bersumber dari praktik keseharian di tingkat komunitas.

Akibatnya, tanpa penguatan pengelolaan berbasis lorong, pendekatan tersebut berpotensi hanya menjadi kerangka konseptual yang jauh dari realitas sosial masyarakat perkotaan, di mana produksi sampah terus berlangsung tanpa mekanisme pengurangan yang nyata dari sumbernya.

Meskipun doughnut economics dalam konteks lokal mendorong pemberdayaan rumah tangga dan komunitas sebagai bagian dari ekonomi sirkular, pendekatan tersebut tidak serta-merta menjawab kompleksitas persoalan sampah di Makassar.