Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Fraksi GPR DPRD Luwu Timur Tuding PTPN IV Biang Banjir Tahunan di Burau

Jubir Fraksi GPR, Rusdi Layong menilai, banjir yang terus terjadi di Desa Lagego, Burau Pantai, dan Lauwo, tak lepas dari aktivitas perusahaan sawit.

Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Alfian
Istimewa
DPRD LUTIM - Jubir Fraksi GPR, Rusdi Layong saat sampaikan pandangan pada paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Gedung DPRD Luwu Timur, Kamis (17/7/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Dua fraksi di DPRD Luwu Timur menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah dan sejumlah pihak dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Kamis (17/7/2025).

Pertama, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) menyoroti persoalan banjir tahunan yang terus melanda Kecamatan Burau.

Dalam pandangan fraksinya, GPR menuding perusahaan sawit PTPN IV Unit I Luwu sebagai penyebab utama bencana yang merendam tiga desa setiap tahun.

Juru bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong menilai, banjir yang terus terjadi di Desa Lagego, Burau Pantai, dan Lauwo, tak lepas dari aktivitas perusahaan sawit tersebut.

“Kami dari Fraksi GPR berharap pemerintah segera turun tangan dan berkoordinasi dengan pihak PTPN serta PKS Luwu di Burau yang kami anggap sebagai biang kerok banjir,” tegas Rusdi.

Baca juga: Rincian Utang DBH Pemprov Sulsel Sebesar Rp796 Miliar, Makassar dan Luwu Timur Terbanyak

Ia juga menyampaikan kekecewaannya karena hingga kini belum ada solusi konkret dari pihak pemerintah maupun perusahaan.

“Masalah ini harus jadi perhatian serius. Warga sudah cukup menderita, dan pemerintah tidak boleh diam,” akuny.

Fraksi NasDem Soroti Proyek Bermasalah

Sementara itu, Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur menyoroti sejumlah proyek besar yang dibiayai APBD 2024 namun dinilai gagal diselesaikan dengan baik.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aprianto menyebut, beberapa proyek seperti pembangunan Pasar Tomoni, Rumah Sakit Atue, dan Islamic Center bermasalah dari sisi teknis maupun kualitas bangunan.

“Ini menunjukkan bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan, tetapi juga lemahnya sistem pengawasan dan proses seleksi rekanan,” bebernya.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut menyerap anggaran miliaran rupiah, namun hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat.

Fraksi NasDem, sambung Aprianto, mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.

Sekaligus menyeleksi rekanan secara ketat agar proyek-proyek bernilai besar tidak lagi bermasalah ke depan.(*)

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved