Tarif Trump: Mendesak Adanya Respon ASEAN yang Terkoordinasi

Oleh: Rifqy Tenribali Eshanasir

Magister Hukum dan Diplomasi Internasional (Australian National University/ANU, Canberra)/Sarjana Hubungan Internasional dan Studi Perdamaian (Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang)/peneliti di Pusat Perdamaian, Konflik dan Demokrasi, Universitas Hasanuddin.

TRIBUN-TIMUR.COM - Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus bertindak cepat mengembangkan respon yang lebih terkoordinasi terhadap 'tarif timbal balik' yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Tarif ini menargetkan ekspor semua negara ke AS dengan pungutan biaya dasar sebesar 10 persen, dengan tarif tambahan lebih tinggi untuk negara-negara dengan surplus perdagangan ke AS.
 
Tarif yang tinggi tentu memaksa negara-negara membebankan lebih banyak biaya barang ekspor mereka kepada konsumen AS sehingga membuat barang-barang tersebut lebih mahal dan kurang kompetitif.

Negara-negara anggota ASEAN telah diancam dengan tarif ini, beberapa dengan tarif yang sangat tinggi. 

Tingkat keparahan tarif yang bervariasi ini juga mencerminkan bagaimana AS memandang negara-negara Asia Tenggara dalam kaitannya dengan persaingan dengan China, mitra dagang besar lainnya di kawasan tersebut.
 
Banyak negara ASEAN menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi daripada, misalnya, negara-negara Uni Eropa (UE). Filipina, sekutu keamanan utama AS di Asia Tenggara, menghadapi tarif 18 persen yang paling ringan.

Brunei, Singapura, dan Malaysia – Ketua ASEAN saat ini – menghadapi tarif sebesar 24-25 persen, yang sebanding dengan negara-negara Uni Eropa.

Indonesia, yang disebut sebagai ‘pemimpin ASEAN de facto,’ yang mitra dagang terbesar keduanya adalah AS setelah China, menghadapi tarif sebesar 32 persen.

Terakhir, Myanmar, Laos, dan Kamboja, negara-negara ASEAN yang memiliki hubungan politik paling dekat dengan China, terancam dengan tarif paling berat sebesar 45-49 persen.
 
Tingkat keparahan tarif Trump terhadap negara-negara ASEAN berkaitan dengan beberapa faktor.

Selain faktor neraca perdangan, tarif yang ditetapkan tampaknya lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan pada apakah negara Asia Tenggara yang menjadi target tarif memiliki hubungan keamanan yang komprehensif dengan AS atau tidak, serta tingkat kedekatan politiknya dengan China – lawan utama perang dagang AS.

Karena itu, tarif ini tidak dapat disangkal mencerminkan persepsi AS terhadap Asia Tenggara sehubungan dengan persaingan geopolitik AS-China. Tarif tersebut juga merugikan sekutu-sekutu AS, apalagi negara-negara yang cuman dianggap mitra dagang AS.
 
Tarif AS memengaruhi pula negara-negara ASEAN serta cara mereka merespon yang berbeda. Anggota ASEAN yang menghadapi beban tarif Trump seharusnya mendorong mereka bekerja sama dalam membangun tanggapan yang terkordinasi.

Di antara berbagai kemungkinan respon negara-negara ASEAN terhadap tarif ini, respon yang paling masuk akal adalah yang direncanakan dengan matang dan jauh dari perangkap dua ekstrem: meningkatkan perang dagang dengan membalas (retaliasi) tarif terhadap AS; atau menyerah pada AS sepenuhnya dengan menawarkan konsesi perdagangan yang berlebihan.
 
Perbedaan kekuatan ekonomi antara negara-negara ASEAN dan AS membuat dua-dua pendekatan retaliasi dan konsesi tidak layak dilakukan. Karenanya, ASEAN harus menahan diri dari pertarungan yang tidak seimbang dengan raksasa, namun juga tidak bolehkan impor barang AS tanpa batasan.
 
Sayangnya, sementara negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia – yang ketua ASEAN saat ini dan sebelumnya menjadi ketua ASEAN 2023 – telah menyerukan perlu dan mendesaknya tanggapan bersama, anggota ASEAN lainnya telah mengambil tindakan individual yang drastis.

Vietnam misalnya baru-baru ini menawarkan penghapusan tarif sepenuhnya atas ekspor AS namun tragisnya usulan tersebut langsung ditolak oleh AS dengan cepat.
 
Jelas, respon sendiri-sendiri dari negara ASEAN mana pun terhadap tarif Trump tidak mungkin akan mampu mengubah negara adikuasa tersebut dari pelonggaran kebijakan perdagangannya.

Oleh karena itu, ASEAN harus mengoordinasikan tanggapan para anggotanya untuk menyampaikan pesan kolektif: bahwa ASEAN tidak akan membiarkan kawasan ini mudah dipermainkan dan akan membantu anggota mana pun terlepas dari persaingan perdagangan dan geopolitik AS-China.
 
Sejarah ASEAN menunjukkan bahwa organisasi multilateral ini dibentuk untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara menghadapi krisis seperti tarif Trump saat ini.

Setelah periode konflik intraregional di Asia Tenggara pada 1950-1960-an, Deklarasi ASEAN tahun 1967 menekankan fokus pada kesejahteraan ekonomi, yang dicapai melalui pemahaman yang baik dan kerja sama bermakna di antara negara-negara di kawasan, sekarang bahkan di luar kawasan.