Opini Rifqy Tenribali Eshanasir

Mendorong Pendekatan Multilateral Terhadap Ketegangan di Asia Pasifik

Persaingan dan ketegangan antara negara-negara besar (khususnya antara Amerika Serikat dan China) di dunia dan di berbagai kawasan, termasuk di Asia.

Rifqy Tenribali
Rifqy Tenribali Eshanasir, Pengamat hubungan internasional/alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Jepang 

Oleh: Rifqy Tenribali Eshanasir

Peneliti di Centre for Peace, Conflict and Democracy, Universitas Hasanuddin, alumnus studi hubungan internasional dan perdamaian Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

TRIBUN-TIMUR.COM - Persaingan dan ketegangan antara negara-negara besar (khususnya antara Amerika Serikat dan China) di dunia dan di berbagai kawasan, termasuk di Asia Pasifik, makin meningkat.

Perang Ukraina-Rusia, ketegangan terkait sengketa di Laut China Selatan, Laut China Timur, Selat Taiwan dan Pasifik Selatan adalah contoh-contoh terkini ketegangan tersebut.

Dampak-dampak ketegangan tersebut nyata, apalagi misalnya perang Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung beberapa bulan dengan konsekuensi merugikan bukan hanya bagi kedua negara tapi pada dunia terutama terkait dengan terganggunya rantai pasok pangan dan energi.

Ketegangan di kawasan Asia Pasifik mesti dikelola lebih baik supaya tidak berkembang menjadi konflik terbuka/perang yang akan merugikan semua negara di kawasan. Indonesia dan juga negara-negara tetangga di kawasan, begitu pula organisasi di kawasan seperti ASEAN, berada di lapangan persaingan negara-negara besar di atas.

Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 baru-baru ini di Bali menunjukkan persaingan dan ketegangan di atas nyata dan cenderung meningkat. Pernyataan-pernyataan keras dan kaku, bahkan keluar dari ruangan (walk out) ketika ada yang berpidato mewarnai pertemuan tersebut. Ketegangan dan kekakuan ini menjadi tantangan bagi G20 dan Indonesia yang saat ini menjabat presidensi kelompok ini.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengajukan hal penting untuk mengatasi persaingan, ketegangan dan kekakuan itu dengan mengusulkan penguatan multilateralisme (kerjasama antara 3 atau lebih negara, terutama dengan negara-negara berkembang), ketimbang pendekatan unilateralisme yang cenderung dipakai oleh negara-negara besar yang sedang bersaing sengit.
Penguaran multilateralisme ini juga disampaikan banyak diplomat dan akademisi hubungan internasional, hukum internasional dan politik luar negeri. Hal ini memang bukan hal mudah untuk diwujudkan.

Namun juga bukan mustahil bila dilakukan secara lebih terkoordinir misalnya dengan komunikasi lebih baik antara negara-negara berkembang dan kekuatan menegah (middle power) seperti Indonesia, India, Brazil, Argentina, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan sebagainya.

Selain negara-negara, organisasi-organisasi di tingkat kawasan seperti ASEAN juga berperan penting dalam mendorong penguatan multilateralisme, termasuk memperkuatnya dengan basis hukum-hukum internasional yang ada.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved